Mendagri Minta Inspektorat Daerah Aktif Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja APBD

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO, JAKARTA  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan  monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Hal itu menjadi salah satu pesan yang ditekankan Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia bertajuk “APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemda”.

Rakor yang digelar secara virtual tersebut berlangsung dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Jamaah Haji Asal Gayo Tiba di Tanah Air, Besok Kembali ke Daerah Masing-masing

Baca juga: Juni-November, Puncak Bule Mancanegara Nikmati Wisata Alam Ketambe di Aceh Tenggara

Mendagri menegaskan, laju realiasi belanja tersebut harus diusahakan naik secara konsisten.

"Jangan sampai, realisasi tersebut hanya dihabiskan pada 3 bulan terakhir tahun anggaran." ujarnya.

“Realisasi belanja upayakan trennya itu naiknya itu konsisten, tidak eksponensial, artinya tidak melengkung, (jangan) 3 bulan pertama kecil/

3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” imbau Mendagri.

Jajaran inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah.

Inspektorat juga perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.

Baca juga: Tim TribunGayo.com Jalin Silaturahmi dengan Humas DPRK Aceh Tengah

Baca juga: Rahasia Sastra Lisan Gayo yang Sangat Khas, Simak Penjelasan Penyair LK Ara

Mendagri menegaskan, realisasi belanja ini penting dan menjadi atensi Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, realisasi belanja pemerintah termasuk salah satunya APBD, merupakan bagian dari faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melalui realiasi belanja tersebut, jumlah peredaran uang di tengah masyarakat akan meningkat, sehingga berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang didorong oleh pemerintah atau yang didorong oleh swasta.