Aksi Demo Diam Aliansi Masyarakat di DPRK Bener Meriah Berakhir Setelah Lahirkan Kesepakatan

Laporan Bustami I Bener Meriah 

TRIBUNGAYO.COM, REDELONG - Aksi demo diam belasan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa petani dan masyarakat  di depan Kantor DPRK Bener Meriah berakhir setelah melahirkan sejumlah kesepakatan, Kamis (9/3/2023).

Massa tersebut sebelumnya sempat melakukan aksi diam di depan kantor DPRK dengan membawa sejumlah atribut yang bertuliskan kalimat yang mengkritisi.

Anatra lain "bukan hanya aliran saja yang sesat, Bansos juga bisa sesat.

Tulisan lainnya ada juga yang coba-coba menjadi pahlawan.

Kemudian massa juga menuliskan rakyat pun kini diperkosa oleh para pemangku kebijakan dan di tulisan lainnya rakyat sudah terzalimi oleh kepentingan kelompok.

Baca juga: VIDEO BREAKING NEWS Ratusan Aparatur Desa Demo di Gedung DPRK Aceh Tengah

Setelah melakukan aksi diam di halaman gedung dewan tersebut, akhirnya mereka pun masuk ke ruang Sidang DPRK Bener Meriah.

Di ruang sidang tersebut massa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa petani dan masyarakat bergerak itu meminta sejumlah tuntutan yang harus segera direalisasikan oleh pihak Pemkab Bener Meriah.

Tuntutan tersebut salah satunya mereka meminta Pemerintah Daerah agar segera melakukan revisi ulang terhadap nama-nama penerima bantuan sosial.

Hal tersebut dikarenakan menurut mereka proses penetapan nama-nama penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan penerima yang ada atau tidak tepat sasaran.

Koordinator aksi Afrian Toga, saat dikonfirmasi TribunGayo.com mengatakan, kehadiran mereka untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar melakukan revisi ulang nama-nama penerima Bansos di Bener Meriah.

Baca juga: Demo Aparatur Desa ke DPRK Aceh Tengah Berakhir, Ini 4 Poin Kesepakatan Dilahirkan

"Jika tuntutan kami ini tidak dapat dipenuhi dalam waktu 10 hari terhitung dari hari ini.

Maka kami akan membawa massa yang akan lebih banyak lagi," ujar Koordinator aksi dalam keterangan tertulis.

Selama ini kata Afrian isu yang berkembang di masyarakat, adanya nama-nama titipan oleh pejabat yang terlibat dalam pengusulan nama-nama penerima Bansos.

"Kami juga menuntut, berapa persen jumlah yang sudah disalurkan kepada penerima bantuan dari masing-masing jenis bantuan tersebut,"  ujar Afrian.