Formasi Bidang Prioritas Apa Saja yang Dibutuhkan dalam CPNS 2023? Baca Disini

Dalam rekrutmen PPPK, mereka akan memilih yang terbaik dari masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip pertumbuhan nol.

Kecuali untuk memenuhi kebutuhan ASN di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan mengalihkan jabatan yang berfokus pada pelayanan publik ke formasi PPPK.

Baca juga: Peluang Kerja Menjamin Selain CPNS 2023 PLN Buka Rekrutmen dengan Gaji Hingga 15 Juta Segera Daftar!

Pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui seleksi yang lebih ketat dan memastikan calon pegawai memiliki kompetensi yang tepat.

Sementara itu, pengaturan kebutuhan ASN 2023 berdasarkan prinsip pertumbuhan nol membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam sistem keuangan negara.

Formasi Prioritas Bidang CPNS 2023 yang Perlu Diperhatikan

Formasi bidang CPNS 2023 yang telah ditetapkan oleh Menpan-RB meliputi Hakim, Kejaksaan, Dosen, dan Intelijen.

Namun, formasi ini hanya berlaku untuk pemenuhan jabatan fungsional di instansi pusat.

Sementara itu, untuk instansi daerah, pemerintah memberikan kesempatan kepada calon ASN untuk bergabung melalui jalur PPPK.

Baca juga: Benarkah Jadwal CPNS 2023 PDF Sudah Dirilis dan Dapat Diakses? Jangan Keliru, Simak Penjelasan Ini

Bahkan, kabarnya, PPPK menjadi usulan terbanyak dalam jumlah kuota formasi, dengan fokus pada bidang Kesehatan dan tenaga pengajar.

Pada tanggal 14 Maret 2023, Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta formasi akan diajukan untuk CASN 2023.

Jumlah tersebut sedang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Usulan kebutuhan CPNS 2023 dan PPPK harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip pertumbuhan nol.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2023 akan Berlangsung Sangat Ketat, Ini Ketentuan dan Kebijakan yang Berlaku

Hal ini diatur dalam surat pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023.