Pemkab Aceh Tenggara Segera Usul 456 Berkas PPPK Guru 2022 yang Dinyatakan Lulus untuk Penetapan NI

Saat ini berkas usulan tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Pj Bupati, setelah ditandatangani nantinya, BKPSDM akan memproses pengiriman berkas tersebut ke BKN," ujar Masudin.

Jadi ASN PPPK Guru 2022 Ini Besaran Gaji dan Tunjangannya

Setelah sah menjadi ASN PPPK Guru 2022 maka pelamar akan menerima gaji serta tunjangan yang diberikan oleh pemerintah setiap bulannya layaknya PNS.

Untuk itu, mari simak besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima ASN PPPK Guru 2022 setiap bulannya.

Apakah gaji dan tunjangan PPPK Guru 2022 sama seperti PNS?

Baca juga: Puskesmas Biakmuli Aceh Tenggara Berikan Susu dan Vitamin Selama 3 Bulan untuk Ibu Hamil

Walau sama-sama ASN namun PPPK dan PNS memiliki sejumlah perbedaan.

Dimana PPPK dan PNS juga memiliki manajemen masing-masing.

Perbedaan diantara keduanya terlihat dalam sejumlah poin yang diatur pada manajemen PPPK yang lebih sedikit dibanding manajemen PNS.

Poin-poin manajemen PNS yang tidak ada pada manajemen PPPK adalah:

• Pangkat dan jabatan,
• Pengembangan karier,
• Pola karier, Promosi,
• Mutasi,
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Baca juga: Puskesmas Lawe Perbunga Aceh Tenggara Berikan Makan Tambahan Bagi Balita Kurang Gizi

Hal tersebut yang menjadi perbedaan antara PPPK dan PNS.

Selain itu PNS dan PPPK juga memiliki aturan gaji dan tunjangan yang berbeda.

Melansir dari Kompas.com, gaji PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2020. Dikutip dari peraturan tersebut, sumber gaji PPPK diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan:

1. Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Baca juga: Jalan Nasional Dipotong untuk Pipa Air di Lawe Loning Aceh Tenggara, Pengendara: Rawan Kecelakaan

Lebih lanjut, peraturan ini menjelaskan gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di Instansi Pusat ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.