Sekjen Kemendagri Ingatkan Lima Isu Strategis kepada Pj Kepala Daerah 

Suhajar mengingatkan Pj. kepala daerah agar memastikan kunjungan tersebut bermanfaat, karena banyaknya biaya yang digunakan.

Baca juga: Ini Tersisa Bacaleg di Bener Meriah yang Belum Ikut Tes Baca Al-Quran  

Dia mengingatkan agar kunjungan itu tidak disalahgunakan menjadi liburan/wisata semata, sebagaimana beberapa informasi yang didapatkannya. 

Ke empat, mempercepat pendidikan berhitung bagi para siswa sekolah dasar dengan metode GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan) yang diciptakan oleh ahli matematika dan fisika Yohanes Surya.

“Kami sudah sepakat dengan Kementerian Pendidikan, kemudian Pak Luhut mendorongnya,” tuturnya.

Terakhir, kelima, terkait dengan penghematan belanja bagi pegawai yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dana bagi infrastruktur, sehingga tuntutan rakyat terhadap pembangunan infrastruktur dasar bisa terdanai.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik menambahkan isu strategis lainnya kepada para Pj. terkait daerah pemekaran.

Baca juga: Mantan Bintang Film Dewasa Mia Khalifa Jadi Dosen Tamu di Oxford University

Dia menyebut, dari 223 daerah pemekaran, masih ada beberapa masalah yang timbul seperti segmen batas, aset, hibah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga sarana dan prasarana dari daerah induk ke daerah pemekaran.

“Kami ingin memberikan gambaran pada Bapak/Ibu sekalian, ini loh masih ada PR-PR yang harus kita selesaikan.

Jadi Bapak/Ibu yang jadi Pj di daerah pemekaran ini (permasalahan) perlu diidentifikasi,” katanya.

Dia juga mendorong Daerah Otonom Baru (DOB) agar melakukan konsolidasi guna menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan pemekaran.

Masalah itu di antaranya menyangkut aset, kewenangan, kelembagaan, dan sumber daya manusia termasuk penempatan ASN.

Baca juga: Paula Verhoeven Alami Keguguran jadi Alasan Baim Wong Batal Naik Haji Tahun Ini

Menurut pantauan pihaknya di lapangan, masih banyak daerah induk yang tidak rela melepaskan sumber dayanya ke daerah pemekaran.

Dia berharap dengan adanya peran Pj kepala daerah stigma tersebut bisa dikurangi.(*)