Anggota DPR RI TA Khalid Sebut Butuh Penanganan Serius Atasi Konflik Gajah Liar di Aceh Tengah

Laporan Romadani | Aceh Tengah 

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid menyelenggarakan pertemuan untuk membahas solusi konflik gajah liar di Aceh Tengah, Senin (31/7/2023)

Hal itu dalam dalam upaya konservasi dan penyelesaian masalah konflik liar di Aceh Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan petani, warga, serta pihak terkait seperti Pj Bupati Aceh Tengah, pejabat Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang langkah-langkah mitigasi konflik dengan gajah liar. 

Selama sesi tersebut, TA Khalid berbicara tentang pentingnya pelestarian habitat gajah liar dan cara-cara mengurangi potensi bentrokan dengan manusia.

TA Khalid mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat serta berkomitmen untuk memperjuangkan lebih besar dalam konservasi untuk mengatasi konflik tersebut. 

"Kita harus berupaya melindungi satwa liar sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan habitat gajah," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan diskusi terbuka antara anggota DPR RI TA Khalid dan para peserta untuk mendengarkan aspirasi dan pengalaman langsung dari warga sekitar.

Baca juga: Dalami Kasus Mati Gajah di Karang Ampar, Polres Aceh Tengah Kirim Sampel ke Institut Pertanian Bogor

Baca juga: Ini 5 Daerah di Aceh Dapat Penghargaan Insentif Fiskal dari Kemendagri dan Kemenkeu

Diakhir acara, kesepakatan bersama tentang langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat telah disepakati.

Menurutnya, untuk menangani konflik satwa dan manusia tersebut harus ada peran serta dari semua pihak, dalam waktu dekat akan ada pertemuan pimpinan daerah dari masing wilayah yang kerap terjadi konflik gajah dan manusia.

"Bicara konflik gajah dengan manusia bukan hal baru, tapi ini masalah yang cukup lama, oleh sebab itu kita kan ambil tindakan serius untuk memecahkan persoalan ini," kata TA Khalid.

Ke depan, kata TA Khalid, akan ada solusi secara permanen dan sudah keluar sembilan koridor yang nanti dapat memberi solusi konflik satwa liar dengan manusia tersebut. 

"Kami juga minta BKSDA evaluasi dan mendorong CRU ada di daerah rawan konflik gajah liar seperti daerah Pamar dan Karang Ampar," jelasnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Aceh Tengah Ir Teuku Mirzuan MT mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKSDA bahwa akan lahir sebuah Pergub terkait koridor peta indikatif. 

"Dengan adanya peta ini kita mempunyai ropmap penanganan gajah liar dan manusia, sengau tujuan kita sesuai motinkita adalah lestrai hutanku sejahtera rakyatku," terang Mirzuan.(*) 

Baca juga: Jenazah Sopir Bus Asal Sumsel yang Terjun ke Jurang di Gayo Lues Dibawa ke Medan

Baca juga: Media Vietnam Bocorkan Gaji yang Ditolak Park Hang-seo dari PSSI dan Persib Bandung, Segini Besarnya

Baca juga: Institut Sains dan Teknologi Nasional Buka Lowongan Kerja Dosen Tetap, Simak Syarat dan Cara Daftar

Update berita lainnya di TribunGayo.com dan Google News