Mendagri Koordinasikan Langkah Antisipasi Kenaikan Harga Beras

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus membangun koordinasi langkah-langkah antisipasi kenaikan harga beras bersama pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Pasalnya, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan pada periode September hingga Oktober tahun ini selain bawang putih, gula pasir, dan jagung.

“Secara umum perkembangan harga relatif stabil, namun kita harus mengatensi gabah dan beras, terutama yang tertinggi tadi adalah di Kalteng, ini naiknya signifikan, juga Jawa Tengah,”

katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/10/2023).

Mendagri menjelaskan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga beras.

Langkah-langkah tersebut mulai dari penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan beras eceran, hingga penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Tantangan kita adalah bagaimana agar beras yang disalurkan ini betul-betul sampai ke pasar tradisional, itu kuncinya. Jangan sampai berhenti di distributor, dan kemudian setelah itu ditimbun,” ujarnya.

Pemerintah melalui Bapanas, kata Mendagri, juga menggencarkan gerakan pangan murah yang didukung dengan bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan pangan kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat pada periode September hingga November yang masing-masing mendapatkan sebanyak 10 kilogram.

Bantuan berikutnya dalam rangka penanganan stunting yaitu telur dan daging ayam untuk 1,4 juta keluarga.

“Tolong gerakan pangan murah ini digencarkan betul, baik melalui APBD, belanja tidak terduga, pos anggaran belanja tidak terduga, atau pos reguler dari dinas pangan misalnya,

perdagangan, untuk memberikan atau menjualkan pangan dalam bentuk paket-paket dengan harga yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Jadi paralel dengan pemerintah pusat yang melakukan gerakan pangan murah,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mempercepat realisasi impor beras.

Berdasarkan data, stok beras per 6 Oktober sebesar 1,7 juta ton, sementara realisasi impor sebesar 1,136 juta ton, dan yang sudah tersalurkan untuk stabilisasi pasokan harga pangan sebesar 816 ribu ton.

Di lain sisi, Mendagri terus mendorong Pemda untuk menggalakkan gerakan pangan lokal dan diversifikasi pangan.