Berita Nasional

Strategi Pengendalian Inflasi, Mendagri Tekankan Dua Hal, Daerah dan Komoditas

Mendagri menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inflasi mesti ditangani secara intens dan berkesinambungan karena sifatnya yang dinamis.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Khalidin Umar Barat
For TRIBUNGAYO.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian 

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan strategi pengendalian inflasi pada dua hal, yaitu daerah dan komoditas.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/10/2023).

“Kita tahu bahwa kita di Indonesia menangani inflasi berdasarkan fokus daerah, mana yang naik kita tekan. Daerah yang sudah bagus inflasinya, terkendali di bawah nasional berusaha untuk diturunkan, dan kita fokus kepada komoditas apa yang menyebabkan terjadi kenaikan di daerah itu,” kata Mendagri.

Untuk itu, kata dia, paparan dari berbagai stakeholder dalam Rakor pengendalian inflasi dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan situasi di daerah masing-masing, apakah masuk kategori dengan tingkat inflasi yang tinggi atau rendah.

Selain itu, Pemda diharapkan pula melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya, perlu juga dilakukan pengecekan lapangan, yaitu di pasar-pasar oleh Satgas Pangan daerah.

“Jadi dua, tempat dan komoditas apa penyumbang kenaikan, itu strategi besar kita. Nah saat ini mungkin kita sudah tahu ada beberapa komoditas minggu lalu yang menjadi atensi kita yaitu beras,

beras dan kemudian juga gula pasir, jagung. Nanti siang ada rapat spesifik masalah gula pasir dan jagung, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inflasi mesti ditangani secara intens dan berkesinambungan karena sifatnya yang dinamis.

Pasalnya, jika sekali saja inflasi tak terkendali, maka akan semakin sulit mengendalikannya.

Selain Rakor dengan daerah, di tingkat pusat juga dilakukan Rakor bersama para menteri atau kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Menurutnya, Rakor pengendalian inflasi banyak memberikan manfaat bagi kepala daerah dan jajaran penegak hukum seperti Polri/TNI dan Kejaksaan.

Dengan cara itu, praktik penyimpangan, seperti penumpukan barang hingga mafia pangan, baik di tingkat nasional maupun lokal dapat diantisipasi.

“Ini menyangkut hal yang sangat mendasar yaitu masalah pangan, barang, dan jasa. Ini kegiatan kita yang rutin dilakukan mingguan ini banyak mendapat apresiasi.

Sumber: TribunGayo
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved