Sekjen Kemendagri Ingatkan Ancaman Hoaks Jelang Pemilu, Makin Canggih Pakai AI

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan ancaman hoaks menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024.

Itu ia sampaikan saat memberikan paparan terkait strategi pengelolaan informasi pada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

Disebutkan, hoaks saat ini telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan seseorang bisa menyerupai orang lain, baik dari wajah hingga suara, padahal bukan orang tersebut.

“Saya ingin menyampaikan tugas berat rekan-rekan, menangkal hoaks, berita bohong.

Berita bohong selama ini kadang-kadangkan mungkin izin lewat tulisan, tapi hari ini ada berita bohong yang menakutkan ini, ancaman penggunaan teknologi deepfake ini pemalsuan video yang mutakhir,” katanya pada pembukaan acara Pengukuhan Pengurus Bakohumas Periode 2023-2028 dan Rapat Koordinasi Program Bakohumas 2024 secara hybrid, Senin (23/10/2023).

Suhajar menyampaikan, humas harus mampu menangkal ini dengan bantuan dari kepolisian dan stakeholder terkait.

Sebab jika terlambat dan konten terlanjur tersebar bakal menimbulkan hal yang berbahaya.

Dengan antisipasi tersebut, dirinya menaruh harapan besar kepada Bakohumas untuk menjadi lembaga terpercaya dalam menyampaikan publikasi kepada rakyat tentang pemerintahan.

Baca juga: Temuan Mayat di Bireuen Meninggal karena Tersengat Kabel Dialiri Listrik di Kebun, Satu Tersangka

Baca juga: Daftar Tim Putra dan Putri Raih Juara Livoli Divisi Utama 1999-2022, Klub Asal Jawa Timur Dominasi

Dengan demikian, rakyat bisa mendapatkan akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. 

"Nah oleh karena itu, tanggung jawab kawan-kawan semua Bakohumas dan jajaran baik berkoordinasi secara horizontal dengan komponen yang lain ini harus segera dan cepat, karena ini tidak bisa ditangani secara biasa.

Artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dengan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi ini palsu atau tidak dan harus cepat," jelasnya. 

Karena itu, kata dia, penguatan terhadap teknologi informasi (TI) harus dilakukan.

Ia mendorong setiap instansi humas harus memiliki beberapa orang yang jago TI untuk melakukan counter.

Apalagi tata kelola pemerintahan modern saat ini membutuhkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyampaian informasi yang kredibel dan faktual.