Ratusan Miliar Dana BUMK Dikucurkan di Aceh Tenggara, LIRA Desak Inspektorat Lakukan Audit Khusus

Ratusan Miliar Rupiah Dana BUMK Dikucurkan di Aceh Tenggara, LIRA Desak Inspektorat Lakukan Audit Khusus

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Anggaran Dana Desa (ADD) cukup besar dialokasikan dan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah bergulir di Badan Usaha Milik Kute (BUMK) yang ada di desa-desa dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Anggaran ini cukup besar dialokasikan, namun, belum menunjukkan perubahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di bumi sepakat ketika dialokasikan dana di BUMK tersebut.

"Dana desa untuk BUMK dikucurkan bertahun-tahun mencapai ratusan miliar, namun, tidak ada laporan keuntungan atau keberhasilan dalam pengelolaan dana desa di BUMK dan modal yang dikucurkan apakah sudah bergulir.

Baca juga: Jendela Rumahnya Dicongkel, 2 HP Wartawan Digondol Maling di Aceh Tenggara

Pj Bupati Aceh Tenggara Drs Syakir MSi harus segera turunkan tim untuk dilakukan audit khusus oleh pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara," kata Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)  Aceh Tenggara, M Saleh Selian kepada Tribun Gayo.com, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan M Saleh Selian, seharusnya dana dikucurkan di BUMK di pedesaan itu harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sehingga dapat melihat indikator perkembangan dalam pengelolaan dana BUMK itu menguntungkan atas modal yang bergulir atau mengalami rugi atas penyertaan modal di BUMK tersebut.

Selama ini, kita menilai pengawasan DD cukup lemah, apalagi kemungkinan dari pihak Irban Wilayah yang tidak rutinitas turun melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BUMK dan ADD.

Baca juga: Panwaslih Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Tenggara

Contohnya saja, berdasarkan laporan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara, terhadap penyertaan modal di BUMK Sejahtera Bersama di desa itu terdapat ketidak transparan pengelolaan dana BUMK sehingga dilaporkan ke Inspektorat. 

Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Tenggara ditemukan mencapai Rp 279 juta.

Ini bukan hanya sama disitu saja, kata Bupati LIRA, tetapi harus dilakukan audit khusus terhadap penyertaan modal di BUMK Sejahtera Bersama.

Ini penting untuk mengetahui berapa modal usaha yang dikucurkan dan berapa besar menjadi keuntungan dalam pengelolaan dana BUMK.

Baca juga: KIP Aceh Tenggara Segera Distribusikan Logistik Pemilu, Untuk Wilayah Terisolir

"Kita tidak inginkan modal habis apalagi tak ada untung. Ini harus dipertanggungjawabkan sampai tuntas," kata M Saleh Selian.

Hal senada juga diharapkan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani SHI.

Menurut Askhalani, pengawasan ADD ini harus benar-benar dilakukan mulai dari tingkat BPK, Kecamatan hingga ke Kabupaten.