68 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

B. 5

C. 7

D. 8

E. 9

Kunci Jawaban: A

7. 12, 48, 144, …, 1728

A. 640

B. 386

C. 424

D. 576

E. 368

Kunci Jawaban: D

8. Boga= …

A. Pakaian/kebesaran

B. Makanan/kenikmatan

C. Dekorasi/tata ruang

D. Pakaian/pengantin

E. Tata rias

Kunci Jawaban: B

9. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal…

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

E. 15

Kunci Jawaban: C

10. Sebutan “Nusantara” pertama kali disebutkan oleh seroang pujangga pada masa kerajaan…

A. Sriwijaya

B. Singosari

C. Majapahit

D. Tarumanegara

E. Mataran Hindu

Kunci Jawaban: C

Baca juga: 63 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

11. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu … wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

A. 3 hari

B. 5 hari

C. 7 hari

D. 10 hari

E. 15 hari

Kunci Jawaban: C

12. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politi atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi. KPU kabupaten/kota, maka…

A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersbeut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang.

B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang

C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 (enam) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang

D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang

E. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut tidka dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru

Kunci Jawaban: A

13. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…

A. Akomodasi

B. Kompromi

C. Kolaborasi

D. Kompetisi

E. Remisi

Kunci Jawaban: B

14. Yang disebut dengan pembangunan Nasional yaitu…

A. Pembangunan untuk lebih maju

B. Pembangunan suatu negara

C. Pembangunan menyeluruh

D. Pembangunan yang berbudaya

E. Pembangunan sesuai kemampuan

Kunci jawaban: D

15. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan…

A. Hakim Mahkamah Agung

B. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

C. Pejabat BUMN/BUMD

D. Kepala Desa

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

16. Dalam hal apa pemilihan putara kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan…

A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30 persen dari jumlah suara sah

B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30 persen dari jumlah suara

C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30 persen dari jumlah suara sah

D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 60 persen dari jumlah suara

E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50 persen dari jumlah suara sah

Kunci Jawaban: D

17. Berikut ini yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu…

A. Pejabat Negara

B. Pejabat structural dalam pejabat negeri

C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri

D. Kepada desa

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

18. Pad apmeilihan kepada daerah jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak…

A. 300 orang

B. 500 orang

C. 600 orang

D. 700 orang

E. 800 orang

Kunci Jawaban: E

19. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh…

A. KPPS

B. PPS

C. KPU

D. KPU kab/kota

E. Bawaslu kab/kota

Kunci Jawaban: D

20. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali…

A. Dalam hal calon wakil kepada daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah

B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur

C. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menajdi kepala daerah

D. Calon kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya

E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menetri Dalam Negeri

Kunci Jawaban: E

Baca juga: 61 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

21. Yang disebut dengan pembangunan Nasional yaitu…

A. Pembangunan untuk lebih maju

B. Pembangunan suatu negara

C. Pembangunan menyeluruh

D. Pembangunan yang berbudaya

E. Pembangunan sesuai kemampuan

Kunci jawaban: D

22. Dalam penyelenggaraan Pemilu oenyelenggara Pemilu berpedoman pada asas…

A. Mandiri

B. Jujur

C. Adil

D. Akuntabilitas

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

23. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya…

A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalans aya

B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri

C. Bersediah hati

D. Melakukan instrospeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut

E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang

Kunci jawaban: D

24. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…

A. Akomodasi

B. Kompromi

C. Kolaborasi

D. Kompetisi

E. Remisi

Kunci Jawaban: B

25. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh…

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU kabupaten/kota

E. KPU provinsi

Kunci Jawaban: B

26. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PS merupakan tugas dari…

A. KPPS

B.PPK

C. KPU kabupaten/kota

D. Panwaslu kecamatan

E. Semua jawaban salah

Kunci jawaban: A

27. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adaah opini…

A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain

B. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA

C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris

D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi

E. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelmpok

Kunci Jawaban: B

28. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

29. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat

E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

A. KPU berkedudukan di Jakarta

B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta

D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta

E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

Baca juga: 58 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

31. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

32. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

33. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

34. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

35. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

A. Panitia Pemungutan Kecamatan

B. Petugas Pemilihan Kecamatan

C. Petugas Pemungutan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

36. PPK berkedudukan dimana?

A. Kantor kecamatan

B. Kantor Polsek kecamatan

C. Pendopo kecamatan

D. Ibu kota kecamatan

E. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

37. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…

A. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc

C. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc

D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

38. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

39. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…

A. Pasal 199

B. Pasal 200

C. pasal 201

D. Pasal 202

E. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

40. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…

A. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota

B. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota

C. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota

D. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota

E. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota

Kunci Jawaban: D

Baca juga: 55 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Dilengkapi Kunci Jawaban

41. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?

A. UU No. 22 Tahun 2007

B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

C. PP 6 Tahun 2005

D. UU No. 21 Tahun 2007

E. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

42. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

43. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

44. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

45. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

46. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…

A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih

B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan

C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

47. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

48. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

E. 5 kali

Kunci Jawaban: C

49. Anda sering tinggal dalam lingkungan yang…

A. Sepi

B. Tertutup

C. Rumahnya berdekatan

D. Suasana penuh kekeluargaan

E. Suasana individual

Kunci jawaban: D

50. Bagi saya bekerja adalah…

A. Beribadah

B. Tugas

C. Mencari uang untuk nafkah

D. Kebutuhan

E. Kewajiban

Kunci Jawaban: C

Baca juga: 38 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024, Dilengkapi Kunci Jawaban

51. Pernyataan mengenai peserta Pemilu legislative berikut ini adalah benar, kecuali…

A. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah pertain politik

B. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen

C. Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu

D. Peserta pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan

E. Jawaban A dan C benar

Kunci Jawaban: B

52. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah…

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas

C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu

D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat

E. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

53. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah…

A. 10 orang

B. 11 orang

C. 12 orang

D. 13 orang

E. 15 orang

Kunci Jawaban: B

54. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah…

A. SLTA atau yang sederajat

B. S1

C. S2

D. Semua benar

Kunci Jawaban: A

55. Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan akan pedoman tahapan Pemilu dilaksankaan setelah berkonsultasi dengan…

A. DPR

B. Pemerintah

C. DKPP

D. Bawaslu

E. Jawaban A dan B Benar

Kunci Jawaban: E

56. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bertanggung jawab kepada…

A. Rapat pleno

B. Rapat paripurna DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

C. Presiden

D. Menteri dalam Negeri

E. Stakeholder

Kunci Jawaban: A

57. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilu anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya… pemilih

A. 3000 orang

B. 4000 orang

C. 5000 orang

D. 6000 orang

E. 7000 orang

Kunci Jawaban: C

58. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan…

A. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan

B. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan

C. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan

D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda

E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi

Kunci Jawaban: C

59. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem…

A. Proporsional terbuka

B. Semi proporsional

C. Proporsional tertutup

D. Distrik

E. Distrik berwakil banyak

Kunci Jawaban: E

60. Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem….

A. Proporsional terbuka

B. Demi proporsional

C. Distrik

D. Distrik berwakil rakyat

E. Campuran

Kunci Jawaban: A

61. Struktur dari komisi pemilihan umum KPU Republik Indonesia yaitu…

A. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS

B. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN

C. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP

D. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

62. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 mengatur tentang…

A. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

B. Pemilu presiden

C. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

D. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu

E. Pembentukan PPK dan PPS

Kunci Jawaban: C

63. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu…

A. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

B. Tidak menjadi anggota partai politik

C. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS dan PPSLN

D. Berdomisili diwilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN

E. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

64. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit … kursi dan paling banyak … kursi

A. 35 dan 50

B. 35 dan 60

C. 35 dan 70

D. 35 dan 90

E. 35 dan 120

Kunci Jawaban: E

65. Jumlah kursi seiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota… paling sedikit… dan paling banyak … kursi

A. 3 dan 10

B. 3 dan 11

C. 3 dan 12

D. 4 dan 10

E. 4 dan 11

Kunci Jawaban: C

66. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai poltik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat…sebelum hari pemungutan suara.

A. 14 bulan

B. 15 bulan

C. 16 bulan

D. 17 bulan

E. 18 bulan

Kunci Jawaban: A

67. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit… kursi dan paling banyak … kuris

A.  20 dan 55

B. 20 dan 60

C. 20 dan 70

D. 20 dan 90

E. 20 dan 100

Kunci Jawaban: A

68. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu ditingkatan kabupaten/kota dilaksanakan oleh…

A. Bawaslu provinsi

B. Panwaslu kabupaten/kota

C. Bawaslu

D. Panwaslu provinsi

E. Bawaslu kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

(Tribungayo.com/ Intan Mutia)