H-17 Tes SKD CPNS 2024 Sekolah Kedinasan: Ini Contoh Soal TWK Lengkap Jawaban dan Pembahasan

B. menolak tegas modernisasi; yang dibawa globalisasi

C. berpegang teguh pada landasan idiil Negara Indonesia

D. melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia

E. mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia

Pembahasan : Kedua Pengaruh  negatif ideologi tersebut dapat ditangkap dengan berpegang teguh pada landasan idiil Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi budaya luhur Masyarakat Indonesia. Merupakan kebaikan dari ideologi dunia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai Pegangan, otomatis sjsj negatif dari ideologi liberal dan komunis dapat diminimalisasi.

Jawaban : C

6. Contoh sikap menyelamatkan kebudayaan Indonesia di tengah hadirnya budaya pop adalah ....

A. Lebih mementingkan menjaga penampilan daripada berperilaku baik

B. Senang mengenakan seperti orang asing

C. Senang hidup glamor dan hura-hura

D. Menggunakan batik kapanpun

E. Mencintai seni tradisional

Pembahasan : Globalisasi membawa dampak kultural bagi kehidupan masyarakat, misalnya hadirnya budaya pop. Budaya pop berkaitan dengan masalah sehari-hari yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu. Misalnya, pementasan  hiburan,  kendaraan pribadi, fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan mode. Mencintai seni tradisional merupakan contoh yang dapat menyelamatkan kita dari hadirnya budaya pop.

Jawaban : E

7. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggungjawab dan mempunyai integritas adalah orang yang….

A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu (akurasi kerja)

B. Menyelesaikan tugas dengan cepat

C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku

D. Mengacu pada perintah atasan

E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat

Pembahasan : Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam Tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspetasi-ekspetasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki kemampuan untuk komitmen dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Jawaban : C

8. Salah satu jenis perbuatan yang tidak menunjukkan adanya integritas adalah dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini disebut dengan ....

A. terorisme

B. sabotase

C. nepotisme

D. kolusi

E.  korupsi

Pembahasan : Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Jawaban : E

9. Anda diminta oleh pimpinan untuk menyimpan data hasil seleksi penerimaan pegawai baru. Kebetulan saudara Anda salah satu pelamar dan menanyakan hasil seleksinya kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan ....

A. memberitahu hasilnya dengan syarat dia tidak akan memberikannya kepada orang lain

B. tidak memberitahukan hasilnya karena tahu bahwa dia tidak diterima dan khawatir membuatnya kecewa

C. tidak memberitahukan hasilnya karena ini merupakan rahasia yang harus dijaga

D. meminta kepada saudara untuk bersabar menunggu waktu pengumuman tida

E. Mengatakan bahwa Anda bukanlah orang yang menyimpan data hasil pengumuman tersebut

Pembahasan : Tetap merahasiakannya menunjukkan Anda memiliki integritas. Integritas lahir dari keinginan diri untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, bukan berdasarkan perasaan dan pengaruh dari orang lain.

Jawaban : C

10. Berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam pancasila sila pertama adalah ...

A. Mewujudkan keadilan secara merata

B. Mengembangkan jiwa kemanusiaan

C. Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah

D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

E. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

Pembahasan : Menghormati pemeluk agama lain saat beribadah merupakan perilaku cerminan sila pertama.

Jawaban : C

11. Pembukaan UUD 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal …

A. 29 Mei 1945

B. 1 Juni 1955

C. 22 Juni 1945

D. 14 Juni 1945

E. 17 Agustus 1945

Pembahasan : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945.

Jawaban : C

12. Paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern, merupakan jenis ideologi ...

A. Liberalisme

B. Fundamentalisme

C. Monarkisme

D. Kapitalisme

E. Sosialisme

Pembahasan : Fundamentalisme adalah paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern.

Jawaban : B

13. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dimensi ...

A. Realita

B. Idealisme

C. Fleksibilitas

D. Kerohanian

E. Dinamis

Pembahasan : Dimensi dinamis merupakan Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya.

Jawaban : E

14. Setiap negara memiliki sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, harus dikembangkan pola pemerintahan yang relatif tahan terhadap gejolak yang akan datang. Hal ini disebut juga ...

A. Kompleksitas

B. Keragaman

C. Integritas

D. Dinamika

E. Pluralitas

Pembahasan : Dinamika → sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan.

Jawaban : D

15. Pasal yang menggambarkan keanekaragaman Agama di Indonesia adalah ..

A. Pasal 28 ayat 1

B. Pasal 29 ayat 2

C. Pasal 30 ayat 2

D. Pasal 28A ayat 1

E. Pasal 28A ayat 2

Pembahasan : Pasal 29 ayat 2 → keanekaragaman agama di Indonesia.

Jawaban : B

16. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa adalah…

A. Ir Soekarno

B. Moh Hatta

C. Muh Yamin

D. Mpu Tantular

E. H.O.S. Tjokroaminoto

Pembahasan : Muh. Yamin adalah orang yang pertama mengusulkan kepada bung Karno Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa.

Jawaban : C

17. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B dalam perubahan UUD 1945 berisi tentang …

A. Hak Asasi Manusia

B. Kebebasan Beragama

C. Pemerintah daerah

D. Demokrasi

E. Kedaulatan Wilayah RI

Pembahasan : Pasal 18, 18A, dan 18B membahas tentang adanya wewenang pemerintah daerah terkait otonomi daerah.

Jawaban : C

18. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena ...

A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen

B. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya

C. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen

D. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden

E. Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet

Pembahasan : Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen.

Jawaban : A

19. Berdasarkan UUD 1945, yang memegang kekuasaan eksekutif adalah ...

A. Presiden

B. MA

C. Presiden dan para menteri (kabinet)

D. DPR

E. MPR

Pembahasan : Kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) → Presiden.

Jawaban : A

20. Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih melalui ...

A. Mekanisme demokratis

B. Pemilihan langsung

C. Pemilihan oleh parpol mayoritas

D. Pemilihan oleh kalangan menengah atas

E. Semua jawaban salah.

Pembahasan : Gubernur, Bupati   dan   Walikota   masing-masing   sebagai   Kepala   Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Jawaban : A

21. Pancasila adalah sumber nilai. Adapun nilai dalam pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman disebut nilai ...

A. Dasar

B. Instrumental

C. Praksis

D. Dominan

E. Yang mendarah daging

Pembahasan : Nilai praksis adalah perlunya penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman.

Jawaban : C

22. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ...

A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan

B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah.

C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja.

D. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan

E. Kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi

Pembahasan : Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Lihat pada pembukaan UUD 1945, alenia 4.

Jawaban : B

23. Berikut ini ketentuan yang tidak tercantum dalam UUD 1945, yaitu ...

A. Pembagian kekuasaan

B. Bentuk negara

C. Tunjangan pejabat negara

D. Sistem pemerintahan

E. UUD 1945 merupakan hukum dasar

Pembahasan : Tunjangan pejabat negara tidak tercantum dalam UUD 1945.

Jawaban : C

24. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan dalam UUD 1945 adalah ....

A. Indonesia adalah negara hukum

B. Sistem konstitusional

C. Sistem parlementer

D. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Pembahasan : Karena negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer sejak awal dibentuknya UUD 1945 sampai saat ini.

Jawaban : C

25. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan konstitusi adalah …

A. Sebagai hukum dari segala sumber hukum

B. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.

C. Melindungi HAM.

D. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

E. Menjadi media pengendali kekuasaan yang tak terbatas

Pembahasan : Tujuan konstitusi: sebagai hukum dari segala sumber hukum, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, melindungi HAM, dan sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

Jawaban : E

26. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas ...

A. Akuntabilitas

B. Profesionalitas

C. Proporsionalitas

D. Kepastian hukum

E. Tertib penyelenggaraan negara

Pembahasan : Asas Kepastian Hukum adalah Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dalam negara hukum.

Jawaban : D

27. Di bawah ini adalah contoh negara yang terbentuk dari occupatie, yaitu..

A. Jerman

B. India

C. Kongo

D. Liberia

E. Yugoslavia

Pembahasan : Penaklukan/ occupatie merupakan terbentuknya negara pada daerah atau wilayah kosong yang dikuasai. Hal ini terjadi pada Liberia yang diambil ali oleh para bekas budak negro orang Amerika yang selanjutnya Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

Jawaban : D

28. Pada tanggal 22 juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang. Berikut ini termasuk anggota panitia sembilan, kecuali ...

A. Muh. Yamin

B. Ahmad subardjo

C. A.A. Maramis

D. Supomo

E. Abikusno Cokrosuyoso

Pembahasan : Supomo bukan merupakan anggota panitia sembilan.

Jawaban : D

29. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas ...

A. Landas kontinen

B. Zona Ekonomi Eksklusif

C. Laut Teritorial

D. Daerah Pabean

E. Batas kedaulatan

Pembahasan : Batas Laut Teritorial → batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut.

Jawaban : C

30. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor …

A. 25 tahun 1992

B. 25 tahun 1999

C. 8 tahun 2001

D. 23 tahun 2004

E. 32 tahun 2004

Pembahasan : UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh UU No. 32 tahun 2004.

Jawaban : E

31. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum disebut sumber hukum ...

A. Formal

B. Materiel

C. Yurisprudensi

D. Traktat

E. Konvensi

Pembahasan : Sumber hukum konvensi adalah sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum.

Jawaban : E

32. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam ...

A. UU No. 20 Tahun 1971 jo UU No. 22 Tahun 1999

B. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

C. UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 2 Tahun 2000

D. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 1 Tahun 2001

E. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 2 Tahun 2001

Pembahasan : UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 → Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi.

Jawaban : B

33. Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu …

A. Demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi terpimpin

B. Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan

C. Demokrasi terpimpin, pancasila, dan parlementer

D. Demokrasi langsung, pancasila dan parlementer

E. Demokrasi referendum, dengan pemisahan kekuasaan

Pembahasan : Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi → Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan .

Jawaban : B

(TribunGayo.com/ Intan Mutia)

Baca juga: Naskah Soal CPNS 2024 Sudah Rampung, Berikut Kisi-kisinya

Baca juga: 37 Contoh Soal CPNS Materi TKP dan TIU, Wajib Dipelajari Agar Lolos Passing Grade

Baca juga: 15 Contoh Soal CPNS Materi TKP yang Pasti Keluar di Tahap SKD