Diduga Dipunggut tidak Wajar untuk Lapak Pedagang di Arena PON, Begini Penjelasan Pemkab Aceh Tengah

Laporan Alga Mahate Ara|Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Masyarakat mengeluhkan tingginya tarif pajak lapak pedagang pada ajang PON Aceh-Sumut 2024 berlangsung di Lapangan HM Hasan Gayo, Belang Bebangka, Pegasing, Aceh Tengah.

Pedagang dikenakan tarif mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp1,5 juta per lapak untuk kegiatan yang hanya berlangsung selama dua hari, yaitu Rabu hingga Kamis (11-12/9/2024).

Seorang pedagang asal Sumatera Utara mengungkapkan bahwa ia harus membayar Rp1,5 juta untuk menyewa lapak berukuran 3x4 meter.

Yang membuat kecewa, tarif tersebut hanya mencakup lahan kosong tanpa adanya fasilitas pendukung lainnya.

“Kami hanya mendapatkan tempat saja, tidak ada disediakan tenda, meja, atau fasilitas lainnya,” ujar pedagang tersebut saat ditemui pada Jumat (13/9/2024).

Pedagang menilai tarif tersebut sangat mahal mengingat acara PON hanya berlangsung dua hari.

Meski merasa keberatan, mereka terpaksa membayar karena sudah melakukan perjalanan jauh dari Medan.

“Saya sudah jauh-jauh dari Medan, tidak mungkin kami pulang dengan tangan kosong. Jadi, kami terpaksa membayar,” tambahnya.

Namun, omzet penjualan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Banyak pedagang yang mengaku rugi selama pagelaran PON tersebut.

“Kali ini kami rugi, tidak mendapatkan apa-apa,” keluh pedagang itu.

Kepala Bidang Pendapatan dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah, Anhar yang dimintai tanggapan menjelaskan bahwa pungutan pajak lapak pedagang di Lapangan Belang Bebangka/ HM.Hasan Gayo, merupakan bagian dari Retribusi Pemanfaatan Aset Lapangan HM.Hasan Gayo yang pengelolaan retribusinya oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan Qanun Kabupten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tarif pemanfaatan lapangan  HM.Hasan Gayo jika dikomersialkan per kegiatan Rp 50.000.000,- dan untuk pemanfaatan sewa tanah pemda dikenakan tarif sebesar Rp 8.000 per meter persegi.

Dalam aturan qanun tersebut tertera,  bahwa tanggung jawab pungutan pajak lapak pedagang di area lapangan MH Hasan Gayo berada di bawah kendali Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh Tengah.

Sedangkan, pungutan pajak lapak di area luar lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.

Sebelumnya, BPKK mengaku telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Aparat Kampung Kayu Kul dan Kampung Simpang Kelaping terkait ketentuan pungutan pajak parkir dan retribusi lapak pedagang selama event PON Pacuan Kuda, termasuk menyurati camat-camat terkait untuk memastikan pemungutan pajak dan retribusi dilakukan dengan benar.

Namun, hingga pelaksanaan PON, belum ada masyarakat pengelola parkir serta dinas terkait yang melakukan Porporasi karcis sewa lapak pedagang di Lapangan HM. Hasan Gayo kepada BPKK Aceh Tengah.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, Zulfan Diara Gayo mengaku selama penyelengaraan PON pihaknya tidak melakukan pungutan apapun selama kegiatan.

“Dispora Aceh Tengah tidak ada mengelola lapak, baik dalam arena maupun diluar arena pacuan kuda, untuk PON kami Dispora Aceh Tengah tidak memungut apapun, PON untuk Rakyat,” kata Zulfan.

Ketika ditanya siapa pihak yang bertanggung jawab mengenai mahalnya pungutan pajak sewa lapak para pedagang Zulfan mengaku pihaknya tidak terlibat dalam hal itu.

“Investigasi ke Lapangan,” pungkasnya dengan singkat.(*)

Baca juga: Atlet Sumut Boyong 2 Medali Emas Arung Jeram PON XXI Aceh-Sumut di Aceh Tenggara

Baca juga: Panggung Aceh Perkusi Meriahkan PON XXI Aceh-Sumut 2024