Mendagri: Makin Cepat Kepala Daerah Dilantik Makin Baik

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pentingnya percepatan pelantikan Kepala Daerah untuk mendukung stabilitas politik, memperkuat efektivitas pemerintahan, dan mendorong kemajuan ekonomi di daerah.

Hal ini disampaikan Mendagri seusai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, serta Pimpinan DKPP.

Rapat tersebut membahas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Mendagri menegaskan bahwa semakin cepat pelantikan kepala daerah dilaksanakan, semakin besar dampak positif yang dihasilkan.

Kepastian politik yang tercipta dari percepatan pelantikan sangat penting untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha di daerah.

“Investor nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali,” katanya.

Selain itu, percepatan pelantikan juga berperan dalam meredakan ketegangan sosial yang muncul akibat dinamika Pilkada.

Menurut Mendagri, Pilkada secara alamiah menciptakan perbedaan pilihan di masyarakat.

Dengan pelantikan yang cepat, diharapkan masyarakat dapat segera bersatu kembali dan berfokus pada pembangunan daerah.

“Nah, yang ketiga, untuk efektivitas pemerintahan. Ini APBD sudah diketok tiap-tiap daerah Desember lalu.

Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih. Karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik,” ujarnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya percepatan pelantikan untuk meminimalkan risiko moral hazard di daerah yang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Ia menekankan bahwa kepastian politik akan membantu menjaga integritas pemerintahan daerah dan menghindari potensi penyimpangan kebijakan.