Pelatihan Sertifikasi Halal untuk Perempuan UMKM Aceh Se-Jabodetabek

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) akan mengadakan Pelatihan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM mikro perempuan Aceh diperantauan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan pengusaha agar lebih berdaya saing dengan produk yang bersertifikat halal.

Pelatihan ini akan berlangsung di Atarraz Hotel & Convention, Megamendung, Bogor, pada 7-8 Februari 2025, dan akan dibuka oleh Ketua Umum PP TIM, Muslim Armas.

Sebanyak 35 peserta, yang terdiri dari anggota TIM Cabang dan Organisasi Lokal (Orlok) se-Jabodetabek, akan mendapatkan pendampingan langsung dan pelatihan sertifikasi halal berbasis Self-Declare, yang bisa diperoleh secara gratis.

Sri Novakandi, selaku Steering Committee (SC), menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan informasi dan biaya.

"Program ini hadir untuk membantu mereka meningkatkan daya saing dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang diakui," jelasnya.

Ketua Panitia, Erni Yanis, menambahkan bahwa banyak pelaku UMKM, terutama perempuan, masih mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka,” ujarnya.

Ketua PPPA PP TIM, Nyak Umaimah, menekankan bahwa perempuan adalah penggerak utama ekonomi keluarga, khususnya di sektor UMKM.

“Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membantu mereka naik kelas dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global,” katanya.

Pelatihan ini akan menghadirkan narasumber berpengalaman seperti: Farah Savira, Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus penggerak UMKM dan Andi Idha Nursanty, Direktur Utama PT. Kartika dan aktivis perempuan.

Peserta akan mendapatkan materi praktis tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pendaftarannya, serta pendampingan khusus dalam penerapan sistem Self-Declare.

Bendahara panitia, Rahmatun Phonna, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif bagi perempuan UMKM.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi juga pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar,” tuturnya.