PPPK Paruh Waktu: Komisi II DPR Dorong Regulasi Penggajian yang Layak

PPPK Paruh Waktu: Komisi II DPR Dorong Regulasi Penggajian yang Layak

TRIBUNGAYO.COM - Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa mulai tahun 2025, seluruh pegawai non-ASN harus dihapuskan. 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. 

Salah satu alternatif yang diterapkan pemerintah adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski demikian, terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengangkatan PPPK secara penuh. 

Hal ini menyebabkan sejumlah daerah harus membatasi kuota penerimaan PPPK, termasuk penerapan kebijakan PPPK Paruh Waktu.

Dalam kanal YouTube resmi DPR RI, @TVRPARLEMEN, Jumat (14/2/2025), Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal yang terbatas menjadi tantangan bagi beberapa daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.

Regulasi Penggajian PPPK

Sorotan utama dalam pengangkatan PPPK adalah mekanisme penggajian yang kerap membebani pemerintah daerah. 

Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, menambahkan bahwa regulasi penggajian PPPK perlu diatur agar beban keuangan dapat dibagi antara pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD).

"Ketika itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintan daerah rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk gaji-gaji ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat belum tentu semuanya bisa.

Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, nah itu tentu harus merubah perpresnya" Jelas Dede yang dikutip dari YouTube resmi DPR RI, @TVRPARLEMEN pada Jumat (14/2/2025).

PPPK Paruh Waktu sebagai Solusi Sementara

Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 membuka jalan bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Kebijakan ini dirancang untuk menjembatani masa transisi penataan tenaga non-ASN.