Mualem Pernah Alami Gagal Mengisi BBM karena Barcode di Aceh, Begini Kisahnya

TRIBUNGAYO.COM - Penghapusan barcode saat mengisi BBM di SPBU yang disuara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf masih menjadi perbincangan berbagai kalangan.

Bahkan, Mualem sendiri juga pernah punya kisah tak mengenakan gara-gara barcode pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Namun Gubernur menegaskan bahwa, penghapusan barcode di Aceh itu merupakan harapan masyarakat dan keberadaan barcode itu menyusahkan di Aceh.

Melansir Serambinews.com, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem pernah punya kisah tak mengenakan gara gara barcode pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Kejadiannya hanya beberapa jam sebelum dirinya dilantik menjadi Gubernur Aceh 2025-2030 pada 12 Februari 2025.

Kisah itu ia ceritakan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Sabtu (15/2/2025). 

Kala itu, Mualem berangkat dari rumah untuk sarapan menggunakan mobil.

Ketika mengecek bahan bakar minyak (BBM) mobil sudah akan habis, Mualem lantas mengarahkan laju mobil ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Begitu sampai, petugas SPBU lalu menanyakan tentang barcode.

"Saya lihat minyak sudah kuning-kuning mampir ke SPBU, mau isi BBM ditanya barcode," kata Gubernur.

Meski demikian, Mualem menjelaskan, bukan pengalaman pribadi yang tak menggenakkan itu yang kemudian melatarbelakanginya meminta penghapusan barcode dalam pengisian BBM.

Baca juga: Ampon Man Sebut Hapus Barcode BBM bukan Program Prioritas Masuk ke Visi Misi Gubernur dan Wagub Aceh

Tetapi menurutnya, penggunaan barcode itu menyusahkan rakyat. 

Ia kemudian menceritakan ketika ada masyarakat mendorong kendaraan ke SPBU karena kehabisan BBM.

Namun sampai di SPBU, harus menerima kenyataan tidak bisa mengisi BBM sebab tidak ada barcode.

Kemudian ia juga melihat pertengkaran antara masyarakat dengan petugas SPBU gara-gara barcode.

"Saya jadi gubernur saya hapuskan pengguna barcode," tegasnya disambut gemuruh tepuk tangan.

Mualem lantas perintahkan Plt Sekda Aceh Drs Muhammad Diwarsyah MSi, untuk menyurati seluruh SPBU di Aceh agar tidak lagi menggunakan barcode dalam pengisian BBM.

"Pak Sekda, mohon ditindaklanjuti, surati semua SPBU tidak lagi pakai barcode," pinta Mualem yang dijawab siap oleh Plt Sekda Aceh sambil berdiri.

Kebijakan penghapusan barcode dalam pengisian BBM di Aceh, menginspirasi gubernur lain.

Hal itu sebut Muzakir Manaf, diketahui ketika dirinya mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Jumat (14/2/2025).

"Semalam ketemu Presiden, banyak gubernur menginginkan hal yang sama, mungkin di seluruh Indonesia tidak ada lagi barcode," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan penghapusan barcode ini disampaikan Mualem saat memberikan sambutan seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Mualem menilai pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” tegas Mualem. 

Baca juga: Begini Respon Wakil Menteri ESDM Terkait Gubernur Aceh Mualem Sebut Hapus Barcode BBM di SPBU

“Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jusuf Kala ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

Mualem juga menilai, pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga tidak perlu dilanjutkan.

“Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

Tanggapan Pusat

Pemerintah pusat dan juga Pertamina buka suara menanggapi keinginan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang hendak menghapus barcode di SPBU.

Dikatakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, ketentuan mengenai pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

Regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi.

Meski begitu, Yuliot belum menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan revisi tersebut. "Ini lagi disiapkan," ujarnya, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

"Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (15/2/2025). 

Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.

Saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar di Aceh mencapai 71.775 unit, sedangkan untuk BBM Pertalite sebanyak 150.413 unit.

"Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi penyelewengan. 

"Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite," tuturnya.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com

Baca juga: Bupati & Wabup Aceh Besar dari Jalur Independen Dilantik: Sepakat dengan Gubernur Hapus Barcode BBM