Faktor Penentu Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu: Simak Peraturannya

3. Alokasi Anggaran dalam APBD

Pemda diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Anggaran ini harus menggunakan klasifikasi dan nomenklatur sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Jika APBD tahun berjalan belum mencukupi, Pemda dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2025. 

Perubahan ini wajib dilaporkan kepada DPRD setempat.

4. Alternatif Pendanaan Jika BTT Tidak Cukup

Kemendagri memberikan alternatif bagi Pemda apabila BTT tidak mencukupi, yakni:

• Penjadwalan ulang program atau kegiatan lain dalam APBD.
• Pengalihan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
• Pemanfaatan kas daerah yang tersedia.

Surat resmi ini menjadi pedoman strategis bagi Pemda dalam memastikan kelancaran penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu. 

Dengan panduan ini, Pemda diharapkan mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak keuangan bagi PPPK sekaligus mematuhi regulasi terbaru terkait tata kelola kepegawaian.

Kemendagri juga mengimbau Pemda untuk melakukan sinkronisasi anggaran dengan klasifikasi dan nomenklatur yang tepat. 

(TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah)