Jumat, 5 Juni 2026

Berita Nasional

Perusahaan Tekstil Sritex Tutup 1 Maret 2025, Ekonom Angkat Bicara

Yusuf Rendy Manilet menilai apa yang terjadi pada Sritex merupakan peringatan mengenai perlunya kebijakan yang lebih seimbang.

Tayang:
DOK SRITEX
SRITEX TUTUP- Sejumlah pekerja sedang melewati area perkantoran Sritex. Mulai hari ini, Sabtu (1/3/2025) perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah itu ditutup. 

Sehingga industri yang bergantung pada pasar internasional seperti Sritex mendapatkan pukulan berat. 

Ditambah lagi, kenaikan biaya produksi di dalam negeri, baik dari sisi upah buruh maupun harga energi, semakin membebani industri padat karya yang sudah tertekan oleh faktor-faktor eksternal tersebut. 

Rendy melanjutkan kombinasi antara kebijakan impor yang longgar, pasar global yang tidak stabil, dan biaya produksi yang tinggi menciptakan kondisi sulit bagi keberlangsungan industri padat karya. 

Dus, proses deindustrialisasi semakin cepat terjadi dan tutupnya Sritex pun bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas.

"Secara historis, industri padat karya, seperti sektor tekstil dan manufaktur, memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Di daerah-daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah, industri ini telah menyerap jutaan pekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal," imbuhnya. 

Namun, data terbaru dari Kementerian Perindustrian menunjukkan penurunan signifikan. 

Jumlah karyawan di sektor tekstil menurun dari sekitar 1,2 juta pada tahun 2015 menjadi hanya 957.000 pada tahun 2024. 

Kontribusi terhadap PDB nasional juga menyusut dari 1,26 persen pada tahun 2019 menjadi hanya 0,97 persen pada tahun 2023.

Rendy menilai angka-angka tersebut tidak hanya mencerminkan fakta statistik, tetapi juga menggambarkan pergeseran struktural dalam ekonomi Indonesia, di mana persaingan produk impor murah. 

Selain itu, pergeseran ekonomi menuju sektor padat modal seperti informasi dan komunikasi, yang meskipun memberikan kontribusi PDB lebih besar, namun menyerap tenaga kerja jauh lebih sedikit.

"Ini juga semakin memperburuk dampak sosial-ekonomi, terutama bagi mayoritas tenaga kerja yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMP ke bawah dan belum siap beralih ke sektor dengan kebutuhan keterampilan tinggi," kata Rendy. (*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id

Baca juga: DBS Bank akan PHK 4.000 Karyawan, AI Ambil Alih 1.000 Posisi Baru

Baca juga: PPPK Paruh Waktu: Skema dari Pemerintah untuk Selamatkan Tenaga Honorer dari PHK

Baca juga: Safrizal Ikut Rakor Bersama Mendagri dan Menaker, Tito Minta Penetapan UMP & Isu PHK Jadi Prioritas

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved