Dorong Peningkatan PAD, DPRK Aceh Tengah Kritisi Bupati dan Sebut Jangan Hanya Seremonial Saja

Laporan Romadani I Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Angota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian yang juga Ketua Fraksi Keramat Mupakat mengapresiasi langkah Bupati Haili Yoga dan wakilnya Muchsin Hasan dalam melakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia memberikan aprisiasi terhadap Bupati Aceh Tengah yang mendatangi sejumlah OPD serta melakukan pembinaan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di tempat tersebut

Namun, Politisi Partai Demokrat ini menekankan bahwa kegiatan tersebut harus berdampak nyata bagi kemajuan daerah.

Ia menilai program Pemerintah Daerah sejauh ini masih bersipat seremonial tanpa implementasi yang jelas.

“Jangan hanya seremonial saja tanpa realisasi yang konkret. Harus ada implementasi nyata demi kemajuan daerah,” tegas Khairul.

Sebagai anggota komisi C sekaligus ketua Fraksi Keramat Mupakat, Khairul Ahadian mendorong Bupati Aceh Tengah untuk melakukan terobosan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selama ini menjadi permasalahan hingga menyebabkan defisit anggaran.

Khairul Ahadian mengajukan beberapa solusi konkret sehingga menjadi tugas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam memperbaiki dan meningkatkan PAD Aceh Tengah.

Pertama, Ia mengusulkan agar mengubah nomenklatur bidang pendapatan daerah yang selama ini dibawah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Menurutnya, jika berdiri sendiri, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) akan lebih fokus dan bertanggung jawab mencari sumber-sumber PAD dan menganalisis sistem pendapatan daerah sehingga PAD dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

“Badan keuangan harus dimekarkan agar menghasilkan pendapatan yang lebih terukur. Bupati Aceh Tengah sudah saatnya membahas ini,” ungkap Khairul.

Selanjutnya, Khairul Ahadian menilai bahwa sistem pengelolaan langsung yang dilakukan terhadap Pos Restribusi oleh Dinas Perdagangan menjadi kendala utama dalam peningkatan PAD Aceh Tengah.

“Lelang terbuka untuk pihak ketiga harus diterapkan agar pengelolaan pos restribusi lebih transparan dan terukur untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelas Khairul.

Ia juga meminta agar Bupati Aceh Tengah segera melakukan seleksi atau lelang jabatan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar Aceh Tengah.

“Plt (Pelaksana Tugas) yang terlalu lama bekerja tidak baik bagi kinerja intansi. Lelang jabatan harus segera dilakukan agar pejabat definitif bisa fokus menangani persoalan yang ada,” tegas Khairul.