Berita Aceh Tengah

Gagasan Dapil Gayo-Alas Solusi Strategis di Tengah Kebuntuan Pembentukan Provinsi ALA

Kali ini, muncul gagasan baru yang lebih realistis dan konstitusional pemekaran daerah pemilihan (dapil) untuk wilayah Gayo-Alas.

Penulis: Alga Mahate Ara | Editor: Sri Widya Rahma
Dokumen Pribadi/Agus Muliara
AGUS MULIARA - Isu pemekaran wilayah di tengah Aceh kembali mengemuka, namun bukan lagi tentang Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang selama ini terus diperjuangkan namun belum menemui kepastian hukum. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon- Bener Meriah, Agus Muliara menilai bahwa perjuangan dapil sendiri bagi wilayah dataran tinggi Aceh merupakan langkah cerdas yang lebih mungkin diperjuangkan ketimbang terus mengejar pembentukan provinsi baru di tengah moratorium pemekaran daerah. 

Laporan Alga Mahate Ara | Aceh Tengah

TRIBUNGAYO.COM, TAKENGON - Isu pemekaran wilayah di tengah Aceh kembali mengemuka, namun bukan lagi tentang Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang selama ini terus diperjuangkan namun belum menemui kepastian hukum.

Kali ini, muncul gagasan baru yang lebih realistis dan konstitusional yaitu pemekaran daerah pemilihan (dapil) untuk wilayah Gayo-Alas.

Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon- Bener Meriah, Agus Muliara menilai bahwa perjuangan dapil sendiri bagi wilayah dataran tinggi Aceh merupakan langkah cerdas yang lebih mungkin diperjuangkan ketimbang terus mengejar pembentukan provinsi baru di tengah moratorium pemekaran daerah.

Dalam opininya, mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Bung Karno ini menekankan bahwa perjuangan dapil merupakan upaya strategis untuk memperkuat representasi politik masyarakat Gayo-Alas.

Tanpa harus menimbulkan polemik sosial-politik yang kerap muncul dalam wacana pemekaran provinsi.

Menurut Agus, dalam konteks saat ini, memperjuangkan pemekaran daerah pemilihan (dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk wilayah Gayo-Alas jauh lebih realistis dibanding terus menggantungkan harapan pada pembentukan provinsi baru yang masih sangat spekulatif.

Ia menilai, secara hukum, peluang untuk membentuk daerah otonom baru seperti ALA tengah menemui jalan buntu.

Pemerintah pusat melalui  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan moratorium pemekaran wilayah dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas nasional.

Artinya, semangat untuk memekarkan provinsi ALA secara konstitusional belum memiliki jalur terbuka.

Sebaliknya, pemekaran dapil merupakan opsi yang jauh lebih memungkinkan.

Revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, yang mengatur jumlah dan pembagian dapil, adalah ruang yang lebih fleksibel dan terbuka untuk diperjuangkan. 

Melalui advokasi, lobi politik, koalisi regional, dan dukungan dari masyarakat, perjuangan ini dapat didorong secara sah dan strategis oleh para elite dan tokoh masyarakat dataran tinggi Aceh.

Dari aspek sosial-politik, pembentukan dapil tersendiri bagi wilayah Gayo-Alas meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara akan memperkuat representasi politik di tingkat nasional.

Selama ini, keempat kabupaten tersebut tergabung dalam satu dapil besar bersama wilayah pesisir Aceh yang secara budaya dan geografis sangat berbeda.

Halaman
12
Sumber: TribunGayo
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved