Eks Kadis Perdagangan Aceh Tengah Dituntut 21 Bulan Penjara Kasus Korupsi Proyek Pasar

TRIBUNGAYO.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah resmi menuntut mantan Kepala Dinas Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, Syukuruddin, dengan hukuman 21 bulan atau satu tahun sembilan bulan penjara. 

Tuntutan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pasar senilai Rp1,69 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Verayanti Artega bersama timnya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (17/11/2025). 

Majelis hakim yang memimpin persidangan dipimpin oleh Fauzi, serta dua hakim anggota Jamaluddin dan R Deddy Harryanto.

Syukuruddin yang menjabat sebagai Kadis Perdagangan UKM Aceh Tengah pada tahun 2018 diduga bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek pasar tersebut. 

Penyidik menemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, sehingga kasus ini berlanjut ke meja hijau.

Selain Syukuruddin, JPU juga menuntut empat terdakwa lainnya yang turut terlibat dalam proyek tersebut. 

Mereka adalah DK Khalidin Amri selaku konsultan pengawas, serta tiga pelaksana kegiatan: Haryan Pahlawan, Alimsyah, dan Syaifullah. Keempatnya juga dituntut hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan.

Tidak hanya pidana badan, JPU turut menuntut kelima terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta. 

KASUS KORUPSI PASAR

Korupsi Pembangunan Pasar Bale Atu

Terdakwa Kadis, Konsultan dan pelaksana

Proyek Rp 1,6 Miliar pada 2018

Kerugian negara Rp 526 juta

Pembanguna tak sesuai spesifikasi

JPU menyatakan kelima terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa tersebut, JPU juga menuntut terdakwa lainnya dalam perkara yang sama yakni Fauzi Bintang selaku pelaksana pekerjaan dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara. JPU juga menuntut terdakwa Fauzi Bintang membayar uang pengganti kerugian negara Rp111,3 juta. Jika terdakwa tidak membayar kerugian negara, maka dipidana tiga tahun penjara.