Keempat, Pelayanan Syarikah, Layanan Masyair, dan aplikasi Nusuk. Rencana aksi yang direkomendasikan:

1. Koordinasi dengan Kementerian Haji Arab terkait ketentuan layanan jemaah haji berbasis syarikah.

2. Penguatan manajemen pengawasan kinerja Syarikah untuk memastikan kesepakatan dalam kontrak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Sinkronisasi dan integrasi data siskohat dengan e-hajj.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan Syarikah terkait dengan kebijakan kartu nusuk dan memastikan kemudahan distribusi kepada jemaah haji.

5. Sosialisasi kepada jemaah haji terkait dengan update kebijakan implementasi kartu nusuk dengan memasukkan dalam materi manasik haji.

Kelima, Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih, dengan rumusan rencana aksi:

1. Melakukan koordinasi lebih awal dengan DPR RI dan BPKH dalam proses penetapan BPIH.

2. Proses penetapan BPIH mengacu kepada timeline penyelenggaraan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah

Arab Saudi.

3. Menyusun regulasi bersama dengan BPKH terkait mekanisme pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi ketetapan Pemerintah Arab Saudi. (*)

Baca juga: Sosok Abang Adik, Jamaah Haji Asal Aceh, Nikmatnya Berhaji Saat Usia Muda