Cara Cek Nomor Induk PPPK Paruh Waktu 2025

TRIBUNGAYO.COM - Para tenaga honorer kini sudah bisa melakukan pengecekan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025. 

Proses pengecekan ini dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu MOLA BKN.

Meski begitu, tidak semua honorer dapat langsung melihat hasilnya. 

Beberapa tenaga honorer dilaporkan masih belum bisa mengakses data NI PPPK paruh waktu 2025 karena proses verifikasi dan pembaruan data masih berlangsung. 

Oleh sebab itu, BKN mengimbau agar para honorer terus memantau situs MOLA BKN secara berkala untuk memastikan status mereka.

Setelah proses pengecekan selesai, banyak honorer mulai mempertanyakan perbedaan antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.

Kedua status tersebut sama-sama tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), namun memiliki perbedaan mendasar dalam sistem kerja dan hak kepegawaian.

PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja normal ASN pada umumnya, yakni sekitar 37,5 jam per minggu, serta berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai ketentuan pemerintah. 

Sementara itu, PPPK paruh waktu memiliki jam kerja lebih fleksibel dan tidak penuh, dengan hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan durasi kerja.

Program PPPK paruh waktu 2025 ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi tenaga honorer untuk berkontribusi di sektor pemerintahan, sekaligus menjadi solusi bagi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai instansi.

Masyarakat yang ingin melakukan pengecekan NI PPPK paruh waktu 2025 dapat langsung mengunjungi situs resmi https://mola.bkn.go.iddan mengikuti panduan yang telah disediakan.

Perbedaan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Nah Tribuners, meski sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu memiliki sejumlah perbedaan mencolok.

Perbedaan ini terutama terlihat pada jam kerja, masa kerja, hingga besaran gaji yang diterima.

1. Jam Kerja

PPPK paruh waktu ternyata memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan instansi.