Ketika Rakyat "Menyewa Negara"

Oleh Zakiul Fuady Muhammad Daud

Ada pemandangan yang mengharukan sekaligus memalukan dalam waktu yang bersamaan dari kawasan Enang-Enang, Bener Meriah. Mengharukan karena rakyat masih memiliki daya hidup, solidaritas, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Memalukan karena yang bergerak justru masyarakat, sementara negara terlihat datang terlalu lambat untuk sebuah Jalan Nasional yang menjadi urat nadi kehidupan ribuan orang.

Enam bulan pascabanjir bandang dan tanah longsor memutus akses Jalan Nasional lintas Takengon–Bireuen, masyarakat akhirnya menyewa alat berat secara swadaya untuk membuka kembali akses Jalan Enang-Enang. Uang dikumpulkan. Solar disumbangkan. Warga bergotong royong. Bahkan aparat tingkat bawah ikut membantu sesuai kemampuan mereka.

Semua bergerak karena satu hal: rakyat sudah terlalu lelah menunggu. Dan di sinilah muncul pertanyaan yang sangat menyesakkan: jika rakyat sudah harus menyewa alat berat sendiri untuk membuka jalan nasional, lalu sebenarnya negara sedang sibuk mengurus apa?

Jangan salah memahami tulisan ini. Tidak ada yang salah dengan gotong royong masyarakat. Justru itulah kekuatan terbesar bangsa ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika gotong royong berubah menjadi mekanisme darurat untuk menggantikan fungsi negara yang seharusnya hadir lebih cepat.

Baca juga: Anak-anak Kita Sedang Diburu

Sebab jalan nasional bukan halaman rumah pribadi. Ia bukan jalan desa. Ia adalah infrastruktur strategis yang menjadi tanggung jawab negara. Ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri demi membuka akses nasional yang lumpuh berbulan-bulan, maka persoalannya tidak lagi sekadar teknis pembangunan. Ini sudah masuk ke wilayah etika pemerintahan.

Setau saya, legitimasi negara tidak hanya dibangun oleh pidato, regulasi, atau seremoni kekuasaan. Legitimasi lahir ketika masyarakat merasakan kehadiran negara pada saat mereka paling membutuhkan. Dan salah satu ujian terbesar negara adalah ketika rakyat berada dalam situasi darurat.

Karena itu, apa yang terjadi di Enang-Enang harus dibaca lebih dalam daripada sekadar berita tentang alat berat dan jalan longsor. Ini adalah pesan sosial yang sangat keras: masyarakat mulai bergerak sendiri karena merasa terlalu lama menunggu.

Lebih menarik lagi, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, donasi tetap mengalir. Bahkan dari informasi yang beredar, penggalangan dana yang dilakukan masyarakat melalui berbagai simpul sosial, termasuk dukungan jamaah dan masyarakat sekitar, berhasil mengumpulkan belasan juta rupiah untuk membantu pembukaan akses.

Semangat seperti ini memperlihatkan bahwa rasa tanggung jawab sosial rakyat ternyata masih hidup sangat kuat. Dan di titik ini, masyarakat sesungguhnya sedang memberikan pelajaran moral kepada negara.

Mereka tidak memilih mengeluh sepanjang hari. Mereka tidak menunggu bantuan turun dari langit. Mereka bergerak. Mereka mengumpulkan uang. Mereka menyumbang tenaga. Mereka membuka jalan yang bahkan statusnya adalah jalan nasional. Tetapi justru karena itulahpertanyaan moral terhadap pemerintah menjadi semakin kuat. 

Mengapa rakyat yang harus membiayai sesuatu yang merupakan kewajiban negara?

Dalam perspektif Islam, pemerintahan dibangun di atas konsep maslahah dan tanggung jawab publik. Para ulama klasik seperti Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa fungsi utama kekuasaan adalah menjaga urusan rakyat dan memastikan kemaslahatan umum berjalan dengan baik.

Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kemudahan akses kehidupan sosial masuk dalam tujuan besar keberadaan negara.

Karena itu, membiarkan akses vital masyarakat lumpuh terlalu lama bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menyentuh dimensi moral kekuasaan itu sendiri. Apalagi Jalan Enang-Enang bukan jalur biasa. Ia menghubungkan wilayah tengah Aceh dengan pesisir utara.

Jalur ini menyangkut distribusi ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, mobilitas masyarakat, hingga keberlangsungan hidup banyak keluarga.

Ketika akses seperti ini terganggu berbulan-bulan, maka dampaknya tidak hanya berupa kemacetan. Ia memukul ekonomi rakyat secara perlahan. Yang membuat publik semakin gelisah adalah karena di saat rakyat sedang bergelut dengan
persoalan jalan, longsor, dan akses hidup sehari-hari, ruang publik nasional justru lebih sering dipenuhi berita tentang agenda-agenda besar kekuasaan, termasuk kunjungan luar negeri yang terus berlangsung.

Tentu hubungan internasional penting. Diplomasi penting. Kerja sama global juga penting. Tetapi ada satu prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan: sebesar apa pun orientasi global sebuah pemerintahan, rakyat tetap akan menilai dari hal yang paling dekat dengan hidup mereka.

Rakyat tidak pertama-tama bertanya tentang forum internasional. Mereka bertanya: kapan jalan kami selesai? Kapan akses ekonomi kami pulih? Kapan negara benar-benar hadir?

Dan pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab hanya dengan narasi optimisme. Ia harus dijawab dengan tindakan nyata. Yang terjadi di Enang-Enang sesungguhnya memperlihatkan dua wajah Indonesia sekaligus.

Wajah pertama adalah rakyat yang luar biasa. Rakyat yang masih memiliki solidaritas sosial tinggi. Rakyat yang tetap bergerak bahkan ketika keadaan sulit.

Tetapi wajah kedua adalah wajah birokrasi yang sering kalah cepat dibanding penderitaan masyarakat.

Kita tentu berharap pemerintah pusat maupun pemerintah terkait tidak melihat peristiwa ini sekadar sebagai aksi swadaya yang inspiratif. Sebab jika dibaca secara jujur, ini sesungguhnya adalah kritik sosial yang sangat keras. Rakyat sedang menunjukkan bahwa mereka masih mampu bergotong royong. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedang bertanya dengan diam: 

Di mana negara ketika kami membutuhkannya?

Dan pertanyaan itu jauh lebih berat daripada longsor yang menutup Jalan Enang-Enang itu
sendiri.

*) Penulis adalah Dosen IAIN Takengon

KUPI SENYE adalah rubrik opini pembaca TribunGayo.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.