Ketika Rakyat "Menyewa Negara"

Oleh Zakiul Fuady Muhammad Daud

Ada pemandangan yang mengharukan sekaligus memalukan dalam waktu yang bersamaan dari kawasan Enang-Enang, Bener Meriah. Mengharukan karena rakyat masih memiliki daya hidup, solidaritas, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Memalukan karena yang bergerak justru masyarakat, sementara negara terlihat datang terlalu lambat untuk sebuah Jalan Nasional yang menjadi urat nadi kehidupan ribuan orang.

Enam bulan pascabanjir bandang dan tanah longsor memutus akses Jalan Nasional lintas Takengon–Bireuen, masyarakat akhirnya menyewa alat berat secara swadaya untuk membuka kembali akses Jalan Enang-Enang. Uang dikumpulkan. Solar disumbangkan. Warga bergotong royong. Bahkan aparat tingkat bawah ikut membantu sesuai kemampuan mereka.

Semua bergerak karena satu hal: rakyat sudah terlalu lelah menunggu. Dan di sinilah muncul pertanyaan yang sangat menyesakkan: jika rakyat sudah harus menyewa alat berat sendiri untuk membuka jalan nasional, lalu sebenarnya negara sedang sibuk mengurus apa?

Jangan salah memahami tulisan ini. Tidak ada yang salah dengan gotong royong masyarakat. Justru itulah kekuatan terbesar bangsa ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika gotong royong berubah menjadi mekanisme darurat untuk menggantikan fungsi negara yang seharusnya hadir lebih cepat.

Baca juga: Anak-anak Kita Sedang Diburu

Sebab jalan nasional bukan halaman rumah pribadi. Ia bukan jalan desa. Ia adalah infrastruktur strategis yang menjadi tanggung jawab negara. Ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri demi membuka akses nasional yang lumpuh berbulan-bulan, maka persoalannya tidak lagi sekadar teknis pembangunan. Ini sudah masuk ke wilayah etika pemerintahan.

Setau saya, legitimasi negara tidak hanya dibangun oleh pidato, regulasi, atau seremoni kekuasaan. Legitimasi lahir ketika masyarakat merasakan kehadiran negara pada saat mereka paling membutuhkan. Dan salah satu ujian terbesar negara adalah ketika rakyat berada dalam situasi darurat.

Karena itu, apa yang terjadi di Enang-Enang harus dibaca lebih dalam daripada sekadar berita tentang alat berat dan jalan longsor. Ini adalah pesan sosial yang sangat keras: masyarakat mulai bergerak sendiri karena merasa terlalu lama menunggu.

Lebih menarik lagi, di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, donasi tetap mengalir. Bahkan dari informasi yang beredar, penggalangan dana yang dilakukan masyarakat melalui berbagai simpul sosial, termasuk dukungan jamaah dan masyarakat sekitar, berhasil mengumpulkan belasan juta rupiah untuk membantu pembukaan akses.

Semangat seperti ini memperlihatkan bahwa rasa tanggung jawab sosial rakyat ternyata masih hidup sangat kuat. Dan di titik ini, masyarakat sesungguhnya sedang memberikan pelajaran moral kepada negara.

Mereka tidak memilih mengeluh sepanjang hari. Mereka tidak menunggu bantuan turun dari langit. Mereka bergerak. Mereka mengumpulkan uang. Mereka menyumbang tenaga. Mereka membuka jalan yang bahkan statusnya adalah jalan nasional. Tetapi justru karena itulahpertanyaan moral terhadap pemerintah menjadi semakin kuat. 

Mengapa rakyat yang harus membiayai sesuatu yang merupakan kewajiban negara?

Dalam perspektif Islam, pemerintahan dibangun di atas konsep maslahah dan tanggung jawab publik. Para ulama klasik seperti Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa fungsi utama kekuasaan adalah menjaga urusan rakyat dan memastikan kemaslahatan umum berjalan dengan baik.

Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kemudahan akses kehidupan sosial masuk dalam tujuan besar keberadaan negara.

Karena itu, membiarkan akses vital masyarakat lumpuh terlalu lama bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menyentuh dimensi moral kekuasaan itu sendiri. Apalagi Jalan Enang-Enang bukan jalur biasa. Ia menghubungkan wilayah tengah Aceh dengan pesisir utara.