Berita Bener Meriah

GerTak Minta Pemkab Aceh Utara Stop Pengadaan Mobil Dinas Baru

Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk setop pengadaan mobil dinas pejabat dan pimpinan anggota DPRK

Penulis: Bustami | Editor: Jafaruddin
For Tribungayo.com
Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) Muslem Hamidi 

Laporkan Bustami | Bener Meriah 

TRIBUNGAYO.COM, REDELONGGerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk setop pengadaan mobil dinas pejabat dan pimpinan anggota DPRK.

Hal ini lantaran menurutnya dapat menyebabkan pemborosan anggaran daerah.

Namun menurutnya xistem sewa kendaraan dinas dinilai lebih tepat dan efesien karena dalam hal ini dapat menghematkan biaya perawatan.

“Masih adanya usulan pengadaan mobil dinas baru bagi pejabat dan Pimpinan DPRK Aceh Utara, kita menilai ini seakan menjadi masalah yang tak kunjung selesai," ujar Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, dalam keterangan tertulis dikirim kepada TribunGayo.com pada Rabu (16/11/2022).

Menurutnya Hampir setiap periode pemerintahan selalu ada pengadaan mobil dinas baru.

Baca juga: Komisi V DPR Aceh Temukan Belatung di Mobil Box Pengangkut Makanan Pasien RSJ Aceh

Oleh sebab itu kita menyarankan dan mendorong ke depan agar proses pengadaan kendaraan dinas tersebut diganti dengan sistem sewa kendaraan.

Selain lebih hemat biaya perawatan, sistem sewa mobil dinas juga dapat membantu pengusaha di daerah yang bergerak dalam bidang jasa tersebut. 

"Sehingga selain lebih ekonomis, praktis ini juga menguntungkan pengusaha lokal," ucap Muslem.

Ia juga berharap dengan adanya kebijakan ini maka kepala daerah dan pejabat yang ingin melakukan penjualan kendaraan dinas perorangan atau dum sudah tidak bisa lagi. 

Sehingga mobil yang digunakan memang benar-benar untuk kebutuhan operasional saat bertugas.

Baca juga: Pemkab Gayo Lues Mulai Persiapkan Pengadaan Mobil Dinas Baru untuk Pj Bupati

Bukan untuk kepentingan lain semisal ingin melakukan dum ketika berakhir masa jabatannya.

Kemudian Muslem menilai selama ini pengadaan mobil dinas kepala daerah terkesan berdasarkan ambisi. 

Menurutnya Jika saat ini alasan yang disampaikan bahwa pengadaan mobil dinas untuk kebutuhan di lapangan yang tidak dimungkinkan menggunakan kendaraan jenis Alphard.

Lalu apa pertimbangannya di saat pengadaan mobil Alphard di masa jabatan Bupati periode yang lalu.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved