Jelang Ujian CAT PPS Pemilu 2024, Berikut Materi Soal dan Jawaban Demokrasi Sistem Pemilu

3. Apa makna asas “rahasia” dalam pemilu?

Jawaban: rahasia berarti dalam memebrikan suaranya, pemilih dijamin baahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

4. Apa makna asas “jujur” dalam pemilu?

Jawaban: Jujur berarti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyelenggara/pelaksana. pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung. harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yong bertaku.

5. Apa maksud asas “adil” dalam pemilu?

Jawaban: adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakukan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

6. Sebutkan suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rairyat cecara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum urusan negara, dan permursyawaratan dalam suatu negara!

Jawaban: demokrasi langsung

7. Jelaskan makna dari pemerintahan dari rakyat (government of the people)!

Jawaban: Maksud dari pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (legitimate goverriment) di mata rakyat. Pemenntahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya suatu pemerintahan yang sah adalah agar pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program programnya.

8. Jelaskan makna Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Jawaban: Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongon sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

9. Apa pengertian administrasi negara menurut Utrecht?

Jawaban: Gabungan jabatan (aparat/alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah (presiden dan para menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman.