Tes CAT PPS 2024

Berikut Kisi-kisi Soal CAT PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

Dalam tes PPS ini terdapat beberapa materi yang harus Anda kuasai seperti pengetahuan kepemiluan, pengetahuan dasar dan pengetahuan kepartaian.

Penulis: Cut Eva Magfirah | Editor: Mawaddatul Husna
TribunTimur.com
Kisi-kisi soal CAT PPS pemilu 2024 lengkap kunci jawaban. 

Jawaban: C

14. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
B. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
E. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

15. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan..

A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
D. Adanya kebebasan untuk memilih
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

16. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis

Jawaban: E

17. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama
oleh
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

18. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali..

A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: D

19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya benar
E. Perpres

Jawaban: C

20. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

21. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar benar dilaksanakan berdasarkan...

A. Prinsip-prinsip check and balances
B. Sistem proporsional terbuka
C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

22. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

23. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu...

A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

Jawaban: B

24. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh....

A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

25. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

26. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

27. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional

Jawaban: A

28. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye

A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

29. DP4 digunakan untuk....

A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua

Jawaban: B

30. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Provinsi

Jawaban: D

31.Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan,dibentuk PPS, Apa kepanjangan nama dari PPS.

A. Panitia Pemungutan Suara
B. Petugas Pemungutan Suara
C. Petugas Pemilihan Suara
D. Panitia Pemilihan Suara
E. Tidak ada Jawaban Yang Benar

Jawaban: A

32. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS...

A. PPS
B. PPK
C. KPU Kabupatemn/Kota
D. KPU Provinsi
E. KPU

Jawaban: D

33.Ketua PPS Dalam Pemilu dipilih oleh

A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
E. Dari PPK

Jawaban: A

34. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara(DPS) dan DPS hasil perbaikan

A. Ketua KPPS
B. Ketua PPS
C. Ketua PPK
D. Ketua KPU Kabupaten/Kota
E. Ketua KPU Provinsi

Jawaban: B

35. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali

A. Memimpin Kegiatan PPK
B. Mengawasi kegiatan Panwascam
C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual dan atau elektronik
E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota

Jawaban: B

36. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN dan KPPSLN diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal berapa

A. Pasal 51
B. Pasal 52
C. Pasal 71
D. Pasal 72
E. Pasal 81

Jawaban: D

37. Institusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah

A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN.
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu

Jawaban: A

38. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada Lembaga baru yaitu DKPP, Apa Kepanjangan nama dari DKPP.

A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban: E

39. Siapa Ketua DKPP Pertama

A. Prof Dr Jimly Asshiddiqiq.m SH
B. Prof DR Moh Mahfud MD., SJ.,M.Hum
C. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH.,MS
D. Prof Dr Ramlan Surbakti
E. Prof DR Hafiz Azhary

Jawaban: A

40. Apabila terjadil hal-hal mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa...

A. KPU setingkat di atasnya
B. DKPP
C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Pemimpin DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Jawaban: A

41. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban: A

42. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban: D

43. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban: D

(TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah

Update berita lainnya terkait Tes CAT PPS 2024 di TribunGayo.com dan Google News

Baca juga: Contoh Soal-soal Tes Tertulis Ujian PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

Baca juga: Berikut Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 Beserta Kunci Jawaban

Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved