Penasihat Hukum Kontraktor Sebut Ada Kejanggalan Soal Tersangka, Kasus Proyek Jalan di Bener Meriah

Laporan Bustami I Bener Meriah

TRIBUNGAYO.COM. RENDELONG - Penasihat hukum tersangka E selaku wakil Direktur CV Mulia Pratama menyoroti dalam penetapan tersangka kasus peningkatan jalan Ibu kota Kecamatan Syiah utama di Samarkilang Bener Meriah.

Menurut penasihat hukum, CV Mulia sebagai pemenang tender  menilai banyaknya kejanggalan terhadap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi.

Kasus proyek jalan tersebut saat ini sedang dilakukan penyidikan Kejakasaan Negeri Bener Meriah berdasarkan Surat Penetepan Tersangka No Print-171/L.1.30/Fd.1/03/2023 terhadap tersangka E.

Pernyataan ini dikatakan penasihat hukum E, Erlizar Rusli SH. MH yang didampingi oleh Rahmad Hidayat, SH., MH dan Muttaqin Asyura, SH., MH dari Kantor Hukum ERA Law Firm dalam pers rilis dikirim ke TribunGayo.com, Selasa (11/4/2023).

"Karena sebenarnya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak semestinya harus ditanggung sendiri oleh klien kami, melainkan banyak orang yang terlibat baik secara pribadi maupun korporasi," katanya.

Pers rilis dari penasihat hukum dari kontraktor ini dikirim ke TribunGayo.com sebagai hak jawab mereka.

Dalam kasus pemberitaan sebelumnya Kejari Bener Meriah menetapkan dua tersangka dan ditahan dalam kasus proyek jalan tersebut.

Menurut penasihat hukum, namun pertanyaannya kenapa Kejaksaan Negeri Bener Meriah tidak melakukan peyelidikan dan penyidikan secara komprehensif.

Baca juga: Kejari Bener Meriah Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Peningkatan Jalan di Syiah Utama Bener Meriah

Yakni dalam membuka tabir siapa-siapa sebenarnya yang harus menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

"Sehingga tidak terkesen tebang pilih dan pilih kasih dalam proses penegakan hukum," ungkap Erlizar.

Sebenarnya, kata Erlizar, dalam proses pembangunan infrastruktur sesuai kontruksi hukum perkara ini.

Pembangunan peningkatan jalan yang menjadi objek dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh kliennya tanpa melibatkan pihak-pihak terkait misalnya seperti KPA, PPTK, Pokja, dan Konsultan Pengawas.

"Semua pihak yang menjadi stake holder dan terlibat dalam proyek ini, kalau ingin dilakukan penegakan hukum maka sudah semestinya mereka juga harus dimintai keterangan dan mungkin juga secara hukum layak untuk ditetapkan menjadi tersangka," katanya.

Karena logikanya hukumnya, kata Erlizar, sederhana bagimana pelaksana bisa melakukan pencairan termin terhadap progres pembangunan jalan apabila tidak disetujui oleh konsultan pengawas karena persetujuan konsultan pengawas hukumnya adalah wajib baru kemudian KPA atau PPTK dan Pokja bisa melakukan percairan termin biaya pekerjaan proyek kepada pelaksana.

Yang perlu diketahui oleh masyarajat bahwa bukan hanya kliennya E saja sebegai pelaksana proyek itu, melainkan ada pihak pelaksnaa lain yang terikat perjanjian kerjasama sebagai pelaksana penuh terhadap proyek tersebut dengan kliennya E.

"Namun sampai sekarang pelaksana penuh tersebut tidak pernah dijadikan tersangka dalam perkara ini oleh tim Kejakjsaan Bener Meriah," tambah Rahmad Hidayat.

Baca juga: Jaksa Usut 3 Kasus Dugaan Korupsi di Bener Meriah, Satu Kasus Sudah Tetapkan Tersangka

Sehingga dari penjelasan singkat dan sederhana yang telah diuraikan tersebut dapat kesimpulan bahwa banyaknya kejanggalan-kejanggalan.

"Menurut kami penasihat hukum tidak semestinya dipertontokan oleh aparat penegak hukum dari tim Kejaksaan Negeri Bener Meriah dalam melakukan penegakan hukum yang tidak mencerminkan asas hukum equality before the law," katanya.

"Kami yakin dan percaya birakan fakta hukum persidangan yang akan menjadi bukti terhadap kebenaran sangkaan dan dakwaan dari tim Kejaksaan Negeri Bener Meriah dalam membuka tabir perkara ini.

Karena berdasarkan hukum kami meyakini klien kami tidak berjalan sendiri (one men show) dalam melaksanakan pembangunan proyek tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana sangkaan dan dakwaan jaksa," umgkapnya.

Dalam perkara ini akan diungkap semua dipersidangan, menurut Muttaqin dan Muttaqin juga mempertanyakan keseriusan tim Kejaksaan Negeri Bener Meriah dalam melakukan penegakkan hukum dengan tidak pilih-pilih subjek hukum terhadap perkara ini.

Sebelumnya diberitakan, tim Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Bener Meriah melakukan penahanan atas dua orang tersangka dalam kasus tindak korupsi perkara kegiatan peningkatan jalan ibukota Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

Kajari Bener Meriah, Agus Suroto dalam konferensi pers Kamis, (2/3/2023) mengatakan, dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp 252 juta lebih.

Dalam kasus ini sebanyak 2 orang  tersangka dan ditahan yaitu IR selaku PPTK pada UPTD Dinas PUPR Aceh Wilayah III dan E selaku kontraktor pelaksana kegiatan.(*)

Baca juga: Kasus Proyek Jalan Diusut Jaksa di Bener Meriah, Penasihat Hukum Persoalkan Tersangka Hanya 2 Orang

Update berita lainnya di TribunGayo.com dan Google News