LIRA Minta Bupati Evaluasi Kinerja Inspektorat Aceh Tenggara, Ini Sebabnya 

Laporan Asnawi I Aceh Tenggara

TRIBUNGAYO.COM, KUTACANE - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara, meminta Pj Bupati Aceh Tenggara Drs Syakir MSi untuk segera mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

"Cukup banyak laporan soal dana desa yang masuk di Inspektorat," ujar Bupati LIRA Aceh Tenggara, M Saleh Selian.

Bahkan, ada yang sudah keluar LHP.

Namun, tidak ada laporan ke publik, desa-desa mana saja yang sudah mengembalikan kerugian negara dalam pengelolaan dana desa maupun yang masih dalam proses internal di Inspektorat. 

Persoalan dana desa yang sering menjadi polemik dan menjadi laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan seperti pembelian tanah, pembangunan kantor desa, bimtek, studi banding. 

Pengadaan alat-alat kesehatan, makan tambahan gizi balita, penyertaan modal di Badan Usaha Milik Kute (BUMK).

Baca juga: Haji 2023 Kemenag Ingatkan Jamaah Indonesia Tidak Bawa Barang Berikut Ini

Namun, tidak ada laporan dari setiap desa yang mana desa yang telah memiliki keuntungan dari penyertaan modal di BUMK serta apakah sudah dikembalikan serta persoalan lainnya. 

Bukan hanya itu, Bupati LIRA Aceh Tenggara juga menyinggung, soal proses pencairan uang desa yang dia nilai begitu ditarik oleh pihak bendahara, uang tidak diberikan langsung oleh bendahara kepada masing-masing pengelola kegiatan.

Namun, diatur langsung oleh Pengulu Kute termasuk pertanggungjawaban dana desa tersebut. 

"Nah, di sini, juga sangat rawan terjadi penyimpangan dana desa," katanya.

Makanya pemeriksaan dana desa harus ikut diperiksa para bendahara, apakah mekanisme penarikan atau pencairan uang sudah sesuai dengan prosedur dan tidak, terlibat nepotisme di perangkat desa.

Baca juga: Wawancara TribunGayo dengan Sutradara Film "Sengeda" Ditayangkan Rabu Esok

Mengenai dana desa yang telah dilaporkan masyarakat, karena lamban penanganannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat Agara sangat berkurang.

Hal ini karena diduga pihak Inspektorat tidak serius dalam menangani laporan masyarakat untuk menuntaskan persoalan dana desa. 

"Jadi, saya minta Pj Bupati Agara segeralah evaluasi Inspektorat Agara.