Jelang Pemilu 2024 Banyak Tenaga Honorer Bawaslu Berakhir Tugas pada November 2023, Gimana Nasibnya?

Jelang Pemilu 2024 Banyak Tenaga Honorer Bawaslu Berakhir Tugas pada November 2023, Gimana Nasibnya?

TRIBUNGAYO.COM - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 banyak tenaga honorer di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berakhir masa tugas pada November 2023 mendatang.

Hal ini menimbulkan dilema bagi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang tidak dapat mengambil keputusan untuk mempertahankan para tenaga honorer tersebut.

Pasalnya, pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer atau tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang.

Dengan begitu Rahmat Bagja tidak dapat memperpanjang masa kontrak tenaga honorer di Bawaslu.

Rahmat Bagja menjelaskan para staf Bawaslu saat ini didominasi oleh para tenaga honorer yang akan berakhir masa tugasnya pada 23 November 2023.

Sehingga dengan berakhirnya masa tugas para honorer tersebut, membuat Bawaslu kekurangan pegawai.

Baca juga: Berikut Uraian Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Apalagi saat ini menjelang Pemilu 2024 tentu sangat membutuhkan pegawai untuk melakukan pengawasan dalam persiapan pesta rakyat yang akan digelar tahun depan.

Lantas bagaimana nasib para tenaga honorer di Bawaslu pada November 2023 mendatang?

Mengutip dari Kompas.com pada Selasa (20/6/2023) Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku telah mengirim surat kepada Menpan RB terkait berakhirnya masa tugas sekitar 7.000 pegawai honorer Bawaslu pada 23 November 2023.

"Sampai sekarang belum ada balasan dari Menpan-RB," ujar Bagja kepada wartawan, Jumat (16/6/2023) yang dikutip TribunGayo.com dari Kompas.com.

Menurut Bagja, Bawaslu bertanya kepada Menpan-RB apakah pegawai honorer Bawaslu turut dihapus sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

Ia menambahkan, di setiap Bawaslu kabupaten/kota kemungkinan hanya tersisa 8-10 staf setelah 7.000 tenaga honorer itu tak lagi bertugas.

Padahal, masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai 28 November 2023 diprediksi marak politik uang.

Baca juga: Ulama Aceh Berharap Pemilu 2024 Terapkan Sistem Proporsional Terbuka, Ini Jawaban Mahfud MD

Pasalnya, dengan waktu yang singkat, hanya 75 hari kampanye, para peserta pemilu dikhawatirkan tak punya cukup waktu untuk memperkenalkan diri dan program kepada masyarakat, sehingga memilih jalan pintas untuk mendulang suara.