Mendagri Minta Pemda Beri Perhatian Kenaikan Harga Beras

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras. 

Pasalnya, dari 90 kota yang menjadi sampel survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 86 kota di antaranya mengalami kenaikan harga.

Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27 persen.

“Dan ini sudah memang dibicarakan dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin oleh Bapak Presiden minggu lalu, nanti akan kami laporkan kembali kepada Beliau,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Mendagri mengatakan, kenaikan harga beras menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus memperkuat cadangan beras terutama melalui Bulog.

Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus. Ini dilakukan agar langkah pemenuhan kebutuhan beras seperti melalui upaya impor berlangsung efektif.

Baca juga: Mendagri Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke September, Ini Alasannya, Simak juga Tanggapan KPU

“Berjuang untuk mendapatkan beras dari luar negeri yang negara-negara lain juga bertahan menyimpan untuk penduduk mereka sendiri, nanti saya kira ada rapat khusus di tingkat pusat,” terangnya.

Ia mengatakan, selain karena adanya kemarau panjang atau El Nino di seluruh dunia termasuk Indonesia, permintaan beras juga bakal naik di tahun politik.

Hal ini karena beras kerap digunakan sebagai alat kampanye oleh peserta pemilu. Kondisi ini bakal memicu kenaikan harga, apabila stok beras kurang memadai.

“Nah ini sudah ditugaskan Bulog, Kementan, Badan Pangan, untuk mengatur stabilitas harga ini,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, Presiden meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun.

Hal itu disampaikan Presiden dalam ratas yang dihadiri oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi lainnya.

Baca juga: RESMI Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur, 4 Orang dari Purnawirawan TNI/Polri, Ini Nama dan Provinsinya

Upaya ini dinilai tak mudah, karena harus menyerap produksi dalam negeri yang jumlahnya berkurang sehingga berdampak terhadap tingginya harga.

Begitu pula dengan upaya impor, karena beberapa negara memilih menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.