Contoh Soal PPK dan PPS Pilkada 2024

30 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Materi yang sering muncul pada soal CAT atau ujian tulis pelamar PPK dan PPS ini meliputi wawasan terkait Pemilu dan Pilkada serentak di Indonesia.

|
Penulis: Intan Mutia | Editor: Mawaddatul Husna
rokanhulu.bawaslu.go.id
30 Contoh Soal Tes Tulis Ujian PPK dan PPS Pilkada 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban. 

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum

D. DKPP

E. Jawaban A dan D

Kunci Jawaban: A

7. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga negara dikategorikan sebagai Lembaga…

A. Yudikatif

B. Eksekutif

C. Legislatif

D. Dependen

E. Independen

Kunci Jawaban: E

8. Asa pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dilaksanakan berdasarkan, kecuali…

A. Langsung

B. Umum

C. Bebas

D. Transparansi

E. Jujur & Adil

Kunci Jawaban: D

9. Panwaslu keluarahan/desa dibentuk paling lambat…sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai…

A. 1 (satu) bulan

B. 2 (dua) bulan

C. 3 (tiga) bulan

D. 4 (empat) bulan

E. 5 (lima) bulan

Kunci Jawaban: A

10. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu…

A. Tugas Panwaslu keluarahan/desa

B. Wewenang Panwaslu keluarahan/desa

C. Kewajiban Panwaslu keluarahan/desa

D. Tugas pengawas TPS

E. Kewajiban pengawas TPS

Kunci Jawaban: B

11. Ketua PAnwaslu kecamatan dipilih dari dan oleh…

A. ketua Bawaslu provinsi

B. ketua Bawaslu kabupaten/kota

C. Kepala secretariat Bawaslu kabupaten/kota

D. Camat

E. Anggota Panwaslu

Kunci Jawaban: E

12. Pada Pemilu, PAnwaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan yang berlangsung. Pada tahapan penyusunan daftar pemilih Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap hal-hal berikut manakah kegiatan berikut yang tidak dalam pengawasan Panwaslu kecamatan…

A. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

B. Penyampaian DPS kepada PPS

C. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU kabupaten/kota

D. pembentukan Pantarlih

E. Penetapan DPT

Kunci Jawaban: D

13. Jumlah Pemilih disetiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum paling banyak berjumlah…

A. 300

B. 460

C. 600

D. 700

E> 800

Kunci Jawaban: A

14. Panwas kecamatan melakukan pengawasan terhadap bahan kampanye yang disebar oleh tim kampanye pasangan calon. Bahan kampanye berupa etiker dilarang ditempel ditempat umum seperti berikut. Kecuali…

A. Taman dari perpohonan

B. Rumah warga

C. Rumah sakit

D. Tempat ibadah

E. Halaman tempat ibadah

Kunci Jawaban: B

15. Perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, tergolong dalam pelanggaran…

A. Kode etik

B. Pidana

C. Administrasi

D. Perdata

E. Sengketa

Kunci Jawaban: C

16. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

A. 2004

B. 2009

C. 2014

D. 2015

E. 2019

Kunci Jawaban: D

17. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Kunci Jawaban: B

18. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Kunci Jawaban: A

19. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?

A. Proporsional

B. Proporsional Terbuka

C. Distrik Berwakil Banyak

D. Suara Terbanyak

E. First past the post

Kunci Jawaban: C

20. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…

A. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih

B. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan

C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

D. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

E. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

21. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…

A. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan

B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara

C. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

D. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang

E. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

22. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…

A. 22 September 2024

B. 27 September 2024

C. 22 November 2024

D. 27 November 2024

E. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

23. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah…

A. PKPU Nomor 1 tahun 2024

B. PKPU Nomor 2 tahun 2024

C. PKPU Nomor 3 tahun 2024

D. PKPU Nomor 4 tahun 2024

E. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

24. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?

A. KPS

B. PPK

C. PPS

D. KPU Provinsi

E. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

25. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?

A. UU No. 22 Tahun 2007

B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

C. PP 6 Tahun 2005

D. UU No. 21 Tahun 2007

E. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

26. Jumlah daera di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…

A. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota

B. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota

C. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota

D. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota

E. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota

Kunci Jawaban: D

27. Udnang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

E. 5 kali

Kunci Jawaban: C

28. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…

A. Pasal 199

B. Pasal 200

C. pasal 201

D. Pasal 202

E. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

29. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…

A. Perencanaan program dan anggaran

B. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

D. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

E. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

30. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum

E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

(TribunGayo.com/ Intan Mutia)

Baca juga: Jam Tayang Proliga 2024 Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata Hari Ini: Live MOJI TV

Baca juga: Video PKS Temui PKB Untuk Usung Bardan Sahidi di Pilkada Aceh Tengah 2024

Baca juga: Dibungkam Persija, Klub Raffi Ahmad RANS Nusantara Terancam Turun Kasta ke Liga 2 Musim Depan

Sumber: TribunGayo
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved