Contoh Soal PPK dan PPS Pilkada 2024
81 Contoh Soal Tes Ujian Tulis PPK dan PPS Pilkada 2024, Lengkap dengan Kunci Jawaban
Kumpulan soal CAT berikut ini juga termasuk bentuk pertanyaan yang kerap muncul pada saat ujian tulis berlangsung.
Penulis: Intan Mutia | Editor: Malikul Saleh
D. Piagam PBB
E. Proklamasi 17 Agustus 1945
Kunci Jawaban: A
7. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam merupakan hakikat Pancasila sebagai…
A. Dasar Negara
B. Pandangan hidup bangsa
C. Idiologi bangsa
D. Kepribadian bangsa Indonesia
E. Bentuk pemerintah Negara Indonesia
Kunci Jawaban: B
8. Seorang pemimpin harus mampu embangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari…
A. Ing ngarso tulodo
B. Ing madya mangun karso
C. Tut wuri handayani
D. Sepi ing pamrih rame ing gawe
E. Gemah ripah loh jinawi
Kunci Jawaban: C
9. Negara Indonesia merupkaan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kunci Jawaban: D
10. Saling merhormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkadnung dalam sila…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Kunci Jawaban: B
11. Berikut ini adalah tugas dari ketua KPU adalah…
A. Memimpin rapat plano dan seluruh kegiatan KPU
B. Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam
C. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
D. Menanda tangani seluruh peraturan dan keputusan KPU
E. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
12. Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berhenti antar waktu karena…
A. Meninggal dunia
B. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban
C. Diberhentikan dengan tidak hormat
D. Rekomendasi DPR
E. A, B dan C benar
Kunci Jawaban: E
13. Berapakah jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS…
A. 9-7-5-5-3-7
B. 7-5-3-5-3-5
C. 7-5-5-5-3-7
D. 5-5-3-5-3-7
E. 5-5-5-3-1-7
Kunci Jawaban: C
14. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh…
A. KPU
B. KPU provinsi
C. KPU kabupaten/kota
D. Bupati/walikota
E. Camat
Kunci Jawaban: C
15. Setelah memperbaiki dan mengumumkan Daftar Pemilih Smeentara (DPS), kegiatan PPS ialah…
A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pmeilih
C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
Kunci Jawaban: E
16. Berapa jumlah anggota PPS di setiap keluarahan/desa…
A. 9 orang
B. 11 orang
C. 7 orang
D. 3 orang
E. 4 orang
Kunci Jawaban: D
17. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali…
A. Warga Negara Indonesia
B. Berusia paling rendah 22 tahun
C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat\
E. Tidak menjadi anggota partai politik
Kunci Jawaban: B
18. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kecuali…
A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU
B. Melakukan Tindakan yang melampaui batas wewenang
C. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta Pemilu
E. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
Kunci Jawaban: E
19. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pmeilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa…
A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020
B. Perpu Nomor 2 Tahun 2022
C. Perpu Nomor 1 Tahun 2022
D. UU Nomor 1 Tahun 2022
E. UU Nomor 2 Tahun 2022
Kunci Jawaban: C
20. Berikut ini syarat menajdi Panratlih Pemilu 2024, kecuali…
A. Berusia paling rendah 17 tahun
B. Berdomisili di wilayah kerja Pantarlih
C. Mampu secara jasmani dan rohani
D. Minimal lulusan SMA/sederajat
E. Menjadi anggota partai politik peserta Pemilu 2024
Kunci Jawaban: E
21. Pelantikan KPU provinsi dilakukan oleh…
A. Menteri Dalam Negeri
B. Gubernur
C. Ketua DPRD provinsi
D. KPU
E. Ketua Pengadilan
Kunci Jawaban: D
22. Istilah Pegawas Pemilu muncul pertama kali pada tahun…
A. 1971
B. 1955
C. 1977
D. 1982
Kunci Jawaban: D
23. Lagu mars Pemilu pasca reformasi digunakan mulai Pemilu tahun 2004. Siapkaah pengarangnya…
A. Ismail Marzuki
B. Nurhidayat Sardini
C. Mochtar Embut
D. Nortier Simanungkalit
Kunci Jawaban: D
24. Bentuk pemerintahan atau administrasi dimana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka adalah…
A. Oligarki
B. Aristokrasi
C. Monarki
D. Meritokrasi
Kunci Jawaban: D
25. Pada amandemen berapa yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden secara langsung…
A. Amandemen ke-1
B. Amandemen ke-2
C. Amandemen ke-1 dan ke-2
D. Amandemen ke-3 dan ke-4
Kunci Jawaban: D
26. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah…
A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. Mewujudkan Pemilu yang ada dan berintegritas
C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
Kunci Jawaban: D
27. KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama…
A. 30 hari kerja
B. 15 hari kerja
C. 14 hari kerja
D. 7 hari kerja
Kunci jawaban: D
28. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2022…
A. 17 Februari 2024
B. 13 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 12 Februari 2024
Kunci Jawaban: C
29. Apa kepanjangan dari PPK…
A. Petugas Pemilihan Kecamatan
B. Panitian Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemungutan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
Kunci Jawaban: D
30. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK…
A. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
B. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
C. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
D. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
Kunci Jawaban: A
31. Sentra penegakan Hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur, kecuali…
A. Bawaslu
B. Kepolisian Resor
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
E. Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri
Kunci Jawaban: D
32. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?
A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5-3
Kunci Jawaban: E
33. 1. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Kunci Jawaban: B
34. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Kunci Jawaban: D
35. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal…
A. 15 Agustus 1945
B. 16 Agustus 1945
C. 17 Agustus 1945
D. 18 Agustus 1945
E. 19 Agustus 1945
Kunci Jawaban: D
36. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus…
A. Menjadi anggota Parpol
B. Terdaftar sebagai pemilih
C. Bukan anggota TNI/Polri
D. Sudah pernah memilih pada Pemilu sebelumnya
E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya
Kunci Jawaban: B
37. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan…
A. Kartu tanda penduduk elektronik
B. Kartu ijin tinggal sementara
C. Tanda pemilih sementara
D. Surat keterangan kerja
E. Parpor dan SIM
Kunci Jawaban: A
38. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh…
A. Pemberontakan dalam negeri
B. Perang dunia kedua
C. Politik adu domba
D. Politik identitas
Kunci Jawaban: B
39. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu…
A. 1 hari (hari yang sama dnegan hari pemungutan suara)
B. 2 hari setelah pemungutan suara
C. 3 hari setelah pemungutan suara
D. 4 hari setelah pemungutan suara
E. 5 hari setelah pemungutan suara
Kunci Jawaban: A
40. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat …
A. Menyerahkan kepada KPPS
B. Harus di damping oleh POLISI
C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP
D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih
E. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan Musyawarah penyelenggara Pemilu
Kunci Jawaban: D
41. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah…
A. Mengumumkan daftar pemilih tetap
B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
D. Menetapkan hasil perbaikan daftarpemilih sementara (DPS)
Kunci Jawaban: C
42. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Kunci Jawaban: A
43. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 9
Kunci Jawaban: B
44. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…
A. 2004
B. 2009
C. 2014
D. 2015
E. 2019
Kunci Jawaban: D
45. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…
A. 22 September 2024
B. 27 September 2024
C. 22 November 2024
D. 27 November 2024
E. 22 Desember 2024
Kunci Jawaban: D
46. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum
E. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur
Kunci jawaban: A
47. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…
A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu
D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat
E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Kunci Jawaban: D
48. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?
A. KPU berkedudukan di Jakarta
B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
C. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta
D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota
Kunci Jawaban: B
49. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?
A. KPS
B. PPK
C. PPS
D. KPU Provinsi
E. KPU Kabupaten
Kunci Jawaban: D
50. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…
A. Nomor induk kependudukan
B. Nam alengkap pemilih
C. Jneis kelamin dan tempat tanggal lahir
D. Alamat domisili pemilih
E. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
51. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan…
A. Lambang Negara
B. Simbil Negara
C. Sumber kekuasaan
D. Dasar Negara Republik Indonesia
Kunci Jawaban: D
52. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan diantaranya adalah…
A. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu
B. Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu
C. Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya
D. Mengehntikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu
E. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: D
53. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pmeilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan..
A> Ketua KPPS
B. Ketua PPS
C. Ketua PPK
D. Ketua KPU kabupaten/kota
E. Ketua KPU Provinsi
Kunci Jawaban: B
54. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh…
A. KPU
B. PPK
C. Bawaslu Bawaslu/Kota
D. KPU kabupaten/ kota
E. Bupati/Walikota
Kunci Jawaban: D
55. Kelompok penyelenggara Pmeungutan SUara (KPPS) dibentuk oleh…
A. KPU kabupaten/kota
B. PPK
C. PPS
D. Panwaslu
E. Bawaslu
Kunci Jawaban: C
56. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama… untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
A. 7 hari
B. 10 hari
C. 14 hari
D. 15 hari
E. 20 hari
Kunci Jawaban: C
57. PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu paling lama… sejak DPS diumumkan
A. 10 hari
B. 11 hari
C. 20 hari
D. 21 hari
E. 22 hari
Kunci Jawaban: D
58. DPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama…
A. 7 hari
B. 10 hari
C. 14 hari
D. 15 hari
E. 20 hari
Kunci Jawaban: A
59. Dfatar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh…
A. KPU
B. KPU Provinsi
C. KPU kabupaten/kota
D. PPK
E. PPS
Kunci Jawaban: C
60. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?
A. Panitia Pemungutan Suara
B. Petugas Pemungutan Suara
C. Petugas Pemilihan Suara
D. Panitia Pemilihan Suara
E. Tidak ada jawaban yang benar
Kunci Jawaban: A
61. Dalah hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, maka diberikan sanksi administrative oleh….
A. PPK
B. Panwaslu kecamatan
C. Bawaslu kabupaten/kota
D. KPU kabupaten/kota
E. KPU Provinsi
Kunci Jawaban: D
62. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh, kecuali…
A. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
B. Setiap Warga Negara Indonesia
C. Peserta Pemilu
D. Pemantau Pemilu
E. A dan D benar
Kunci Jawaban: B
63. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di, kecuali…
A. Tempat ibadah termasuk halaman
B. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan
C. Gedung milik pemerintah
D. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)
E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atay badan swasta
Kunci Jawaban: E
64. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung, kecuali…
A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih DPT
B. Jumlah suara sah dan tidak sah yang digunakan
C. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih
D. Jumlah surat suara yang tidak terpakai
E. Sisa surat suara cadang
Kunci Jawaban: B
65. Berikut ini yang bukan merupakan syarat formil adalah…
A. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan
B. Pihak terlapor
C. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu
D. Kesesuaian tanda tangan dalam formular laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain
E. Periwtiwa dan uraian kejadian
Kunci Jawaban: E
66. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Memimpin kegiatan PPK
B. Mengawasi kegiatan Panwascam
C. Megundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik
E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota
Kunci Jawaban: B
67. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?
A. KPU setingkat di atasnya
B. DKPP
C. Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota
Kunci Jawaban: A
68. Panitian Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh… untuk melaksanakan Pemilu di tingkatan desa/kelurahan
A. KPU Kabupaten/Kota
B. PPK
C. Panwaslu
D. Bawaslu
E. Bupati/Walikota
Kunci Jawaban: A
69. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan tidka terdaftar dalam DPS, DPS hasil perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan. Maka warga negara tersebut didaftarkan dalam…
A. DPT
B. Daftar Pemilih Tambahan
C. Daftar Pemilih Khusus
D. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun
E. Semua jawaban salah
Kunci Jawaban: D
70. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah…
A. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan
B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
C. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dan memiliki identitas kependudukan setempat
D. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutan
E. Jawaban A,B, dan C benar
Kunci Jawaban: E
71. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada…
A. KPU setempat
B. PPK setempat
C. PPS setempat
D. KPPS setempat
E. Bawaslu setempat
Kunci Jawaban: C
72. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam…
A. Daftar pemilih baru
B. Daftar pemilih berpotensial
C. Daftar peserta pemilih
D. Daftar pemilih tambahan
E. Daftar anggota pemilih
Kunci Jawaban: D
73. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetpkan sebagai…
A. Daftar semua pemilih
B. Daftar pemilih sementara
C. Daftar pemilih akhir
D. Daftar potensi pemilih
E. Daftar pemilih tetap
Kunci Jawaban: E
74. Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melibatkan…
A. Hakim pada semua peradilan. Pejabat BUMN/BUMD, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa/lurah
B. Pejabat BUMN/BUMD, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kasus kades/lurah dan perangkat desa/lurah
C. Pelajar/ mahasiswa dan orang jompo
D. Anggota non partai
E. Anggota ORMAS
Kunci Jawaban: B
75. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan…
A. Tidka menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
B. Menjalani cuti diluar tanggungan negara
C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah
D. Dicalonkan oleh Parpol
E. A, B, C benar
Kunci Jawaban: E
76. Pasangan calon dan/atau kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika…
A. Mengumpulkan masa dalam mempengaruhi pemilih
B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih
C. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi
E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu
Kunci Jawaban: C
77. Pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan pada…
A. Panitia Pemilu telah siap
B. Hari libur atau hari yang diliburkan
C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh
D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan Pemilu
E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan Pemilu
Kunci Jawaban: B
78. Dubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh…
A. Presiden
B. Menteri dalan Negeri
C. DPR
D. DPRD Provinsi setempat
E. KPU
Kunci Jawaban: A
79. Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu…
A. 15 hari
B. 20 hari
C. 25 hari
D. 30 hari
E. 35 hari
Kunci Jawaban: D
80. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah…
A. Nomor induk kependudukan
B. Nama lengkap pemilih
C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir
D. Alamat domisili pemilih
E. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: D
81. Apa sanksi yang diberikan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih…
A. Sanksi administrasi
B. Sanksi peringatan
C. Sanksi pembatalan dan pidana
D. Sanksi etik
E. Tidak ada sanksi
Kunci Jawaban: C
(TribunGayo.com/Intan Mutia)
contoh soal
ujian tulis
soal CAT
PPK
PPS
Pilkada 2024
Pemilu
kunci jawaban
KPU
TribunEvergreen
berita tribun gayo hari ini
65 Contoh Soal Tes Wawancara PPS Pilkada 2024 Sesuai Kisi-kisi |
![]() |
---|
66 Contoh Soal Tes Wawancara PPS Pilkada 2024 Sesuai Kisi-kisi Disertai Jawaban |
![]() |
---|
Kisi-Kisi Soal Tes Wawancara PPS Pilkada 2024 Berdasarkan Pertanyaan yang Sering Muncul |
![]() |
---|
60 Contoh Soal Tes Wawancara PPS Pilkada 2024 dan Kisi-kisi Materinya |
![]() |
---|
63 Contoh Soal Tes Wawancara Sesuai Kisi-kisi Lengkap dengan Jawaban |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.