Uang dan Hati Nurani dalam Pilkada 2024

Oleh Hammaddin Aman Fatih *)

Dalam tahun 2024 ini ada dua agenda penting yang akan dilaksanakan di wilayah Pemerintahan Aceh, yakni perhelatan akbar empat tahunan PON Ke-21 Aceh-Sumut yang digelar 8  - 20 September 2024 dan Pilkada Gubernur dan Bupati  serentak tanggal 27 November 2024.

Pemilihan Kepala Daerah atau kita kenal dengan sebutan Pilkada adalah mekanisme demokratis yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pilkada dianggap perlu :

1. Pemberdayaan masyarakat lokal: Pilkada memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang mereka rasa paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah mereka. Ini memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

2. Akuntabilitas: dengan adanya Pilkada, kepala daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyatnya. Jika kinerja mereka tidak memuaskan, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin baru pada pilkada berikutnya.

3. Diversifikasi kepemimpinan : Pilkada memungkinkan terpilihnya berbagai tipe pemimpin dengan latar belakang dan pengalaman berbeda. Ini bisa mengarah pada pendekatan yang lebih inovatif dalam mengatasi masalah lokal.

4. Pengawasan dan keseimbangan : Pilkada adalah salah satu mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Dengan adanya pemilihan, ada keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang bisa mencegah dominasi satu pihak atau kelompok.

5. Legitimasi : proses pemilihan yang demokratis memberikan legitimasi kepada kepala daerah terpilih, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kebijakan yang diambil.

Namun, Pilkada juga memiliki tantangan, seperti potensi untuk konflik politik, korupsi, dan ketidakstabilan jika prosesnya tidak berjalan dengan adil dan transparan. Penting untuk memastikan bahwa pilkada dilakukan dengan prosedur yang benar dan transparan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), uang dan hati nurani sering kali menjadi dua faktor yang sangat mempengaruhi proses pemilihan dan hasil akhirnya.

Keduanya memiliki dampak yang signifikan, tetapi sering kali berada pada spektrum yang bertentangan. 

Dalam tulisan singkat ini penulis mencoba mentelaah lebih dalam bagaimana kedua elemen ini berinteraksi dan bagaimana mereka membentuk landscape politik lokal.

Uang : Kekuatan dan Pengaruh

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memainkan peran besar dalam Pilkada. Kampanye politik memerlukan dana yang besar untuk iklan, pertemuan, logistik, dan materi kampanye.

Uang memungkinkan kandidat untuk menjangkau lebih banyak pemilih, meningkatkan visibilitas mereka, dan membangun dukungan yang lebih luas. Namun, ketergantungan pada uang juga membawa risiko besar:

1. Politik Uang (Money Politics). Dalam banyak kasus, kandidat yang memiliki dana lebih besar cenderung memiliki keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan dengan mereka yang memiliki sumber daya terbatas.

Ini dapat menyebabkan praktik politik uang, di mana uang  digunakan untuk membeli suara atau dukungan, merusak prinsip dasar demokrasi yang seharusnya memberikan kekuasaan kepada pemilih berdasarkan pilihan yang rasional, bukan materi.

2. Ketidakadilan Akses. Kandidat dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan dalam proses pemilihan, di mana suara dari kandidat dengan dana terbatas menjadi kurang terdengar.

Hati Nurani: Integritas dan Keputusan Moral

Di sisi lain, hati nurani memainkan peran penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan. Hati nurani mengacu pada pertimbangan moral dan etika yang memandu pemilih dalam membuat keputusan.

Dalam Pilkada, hati nurani meliputi :

1. Pemilihan berbasis integritas : pemilih yang mengutamakan hati nurani akan cenderung memilih kandidat yang mereka anggap memiliki integritas, visi yang jelas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Ini termasuk menilai rekam jejak kandidat, komitmen mereka terhadap transparansi, dan kesesuaian antara janji kampanye dan tindakan nyata.

2. Etika dalam kampanye : kandidat yang berfokus pada hati nurani akan berusaha menjalankan kampanye dengan cara yang etis, menghindari praktik manipulatif dan tidak jujur. Mereka lebih mungkin untuk berfokus pada isu-isu yang penting bagi masyarakat dan berupaya menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Keseimbangan yang Diperlukan

Dalam idealnya, Pilkada harus menjadi proses di mana uang dan hati nurani berfungsi secara seimbang. Uang seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kandidat yang berkualitas dan memiliki visi baik tetapi terbatas dalam hal finansial.

Sebaliknya, hati nurani harus mendorong pemilih untuk memilih berdasarkan kualitas dan integritas kandidat, bukan hanya pada seberapa besar dana yang mereka miliki.

Penulis menginginkan agar pilkada yang amanah perlu adanya rekomendasi dan harapan, yakni ; Pertama, reformasi sistem pembiayaan : perlu adanya reformasi dalam sistem pembiayaan kampanye untuk mengurangi ketergantungan pada uang dan mempromosikan keadilan.

Ini bisa meliputi pembatasan sumbangan besar, transparansi lebih lanjut, dan dukungan publik yang lebih besar. Kedua, pendidikan pemilih : meningkatkan pendidikan pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan hati nurani dan informasi yang akurat akan membantu menciptakan pemilih yang lebih bijaksana dan terinformasi.

Ketiga, etika dan integritas : mendorong budaya politik yang mengutamakan etika dan integritas, baik di pihak kandidat maupun pemilih, untuk memastikan bahwa keputusan Pilkada tidak hanya didorong oleh faktor finansial tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat.

Dengan demikian, meskipun uang akan selalu menjadi faktor penting dalam Pilkada, peran hati nurani harus tetap menjadi kompas utama dalam menentukan pemimpin yang benar- benar layak memimpin. Keseimbangan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan adil dan efektif.

Kita berharap hasil Pilkada serentak itu nantinya bukan hanya sekedar ritual pergantian 5 tahunan pucak kepemipinan dan hanya bisa menghabiskan anggaran yang ada tapi bisa membawa dana masuk kedaerah yang ia pimpin nantinya.Jangan hanya karena Rp.100.000,-  Rp.500.000,- lima tahun masa depan negeri ini kita gadaikan.

Penulis yakin dan mungkin kita semua sangat berharap, pilkda itu bisa akan melahirkan pemimpin yang jujur, kompeten, menginsipirasi, cerdas, adil, berwawasan luas, berani, lugas, dan imaginative serta visioner yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan.

Sehingga kemajuan daerah kita bisa minimal sejajar dengan daerah-daerah lainnya yang ada direpublik ini dan tidak menjadikan putra-putri daerah nanti menjadi penonton dinegerinya sendiri, Amin.(*)

*) Penulis adalah Antropolog dan hanya rakyat biasa yang berdomisili di Takengon, Aceh Tengah

KUPI SENYE adalah rubrik opini pembaca TribunGayo.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis