Tuhan Saja Tidak Ditakuti

Setelah berkuasa bahkan berbagai kritik dianggap ujaran kebencian yang mengancam kekuasaan.

Siapa yang tidak setuju dengan program pemerintah dicap melawan. Para kritikus rentan diperkarakan, bahkan sangat mungkin ditersangkakan hingga dipenjarakan.

Meski pun mereka mengetahui bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi persetan dengan itu semua, kalau memang membangkang harus segera disingkirkan.

Inilah yang dipertontonkan republik saat ini. Sepuluh tahun sebelumnya kita berada di era kekuasaan ‘saya tidak tahu’.

Lalu dilanjutkan dengan kekuasaan ‘ndasmu’ yang dari perspektif psikologi kepemimpinan dinilai sebagai model
kekuasaan anti kritik.

Pemerintah terlalu percaya diri bahwa apa pun kebijakan dan program yang dibuat, mereka yakini sudah tepat dan berada pada jalur yang benar. Contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berbagai macam cara dilakukan dan bahkan ada kesan terlalu dipaksakan, sampai-sampai harus melakukan efesiensi anggaran dan menaikkan tarif pajak tanpa pertimbangan kemaslahatan hanya demi kenduri rutin makan siang. 

Padahal banyak yang memberikan saran agar berbagai hal dipertimbangkan. Bahwa MBG adalah program yang baik, tapi tidak semua anak Indonesia membutuhkannya karena tidak semua kekurangan gizi.

Justru banyak orangtua yang tergolong mampu memberi makan anak-anaknya melebihi MBG itu sendiri, sehingga wajar kalau ada anak yang protes menu makannya karena di rumah mereka mendapatkan lebih dari itu.

Lain ceritanya kalau MBG untuk anak yang kurang mampu, tentu kita mendukung sepenuhnya. Pemerintah kemudian dapat menghemat anggaran dan MBG pasti diberikan tetap sasaran.

Persis seperti zakat yang memang secara kategoris diperuntukkan bagi kalangan tertentu, bukan untuk semua. 

Tapi sayang, hingga sekarang masukan seperti ini dianggap angin lalu, dan MBG terus dipaksakan.

Seperti yang kita saksikan, bahwa Presiden kita dalam berbagai kesempatan tampak sinis menanggapi berbagai kritikan. Katanya anjing menggonggong kafilah berlalu.

Tapi yang pasti masyarakat menanggung derita, sementara penguasa tidak terbeban dan tidak merasa berdosa.

Musibah terbesar demokrasi adalah kekuasaan tanpa nurani. Rakyat dipaksa bertekuk lutut pada kebijakan apa pun yang dikeluarkan pemerintah.