Takengon Kolam Air Multiguna

Oleh: Rizki Rahayu Fitri *)

Takengon diguyur hujan, dan seperti biasa, air bukan hanya jatuh dari langit tapi juga naik dari selokan.

Rumah-rumah kembali tergenang, jalanan berubah jadi aliran sungai kecil, dan warga kembali mengucap doa sambil mengangkat barang ke tempat tinggi.

Musim hujan datang dan bersama itu, banjir yang seolah punya jadwal rutin.

Setiap tahun, genangan datang seperti tamu yang tak pernah diundang, tapi tak juga diusir.

Pemerintah turun tangan? Ya, mereka datang meninjau, membawa clipboard dan kamera, lalu pergi sebelum air surut.

Yang tersisa adalah warga yang harus mengepel, menjemur, dan menghitung kerugian diam-diam.

Setiap musim hujan, pertanyaan yang sama selalu muncul: Kapan pemerintah serius membenahi drainase?

Jawaban yang datang? Biasanya dalam bentuk kunjungan dadakan, foto dokumentasi, lalu... hilang begitu saja bersama surutnya banjir.

Pemerintah datang cepat, memang, tapi lebih cepat lagi menghilangnya begitu kamera dimatikan.

Lucunya kalau bisa dibilang lucu, kami warga malah harus hafal titik-titik banjir.

Jalan Yos Sudarso? Bawa sandal jepit saja, lebih aman.

Simpang Lemah? Siap-siap dorong motor.

Kala Kemili? Jangan nekat lewat kalau tidak mau berenang dadakan.

Tak heran, sebagian warga mulai bercanda: Nanti kalau Takengon punya festival perahu, kita tak perlu kolam buatan cukup
tunggu musim hujan!

Yang lebih menyedihkan dari banjirnya adalah kenyataan bahwa kita mulai terbiasa.

Biasa melihat warung tergenang. Biasa melihat anak-anak sekolah mengarungi jalan pakai sandal basah.

Biasa mendengar janji-janji yang sama setiap musim hujan: Akan dibenahi, sedang dikaji, masuk rencana jangka menengah.

Sementara itu, rakyat hanya bisa bersabar. Tapi sabar pun ada batasnya.

Kami butuh solusi, bukan sekadar simpati. Butuh kerja nyata, bukan konferensi pers. Dan yang paling kami butuhkan: bukti bahwa pemerintah hadir bukan hanya saat darurat, tapi juga dalam upaya pencegahan.

Takengon memang basah lagi. Tapi jangan biarkan harapan kami ikut tenggelam.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, per 28 April 2025, sedikitnya 7 kampung di Kecamatan Bebesen dan Lut Tawar terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 6 jam.

Ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 cm cukup untuk membasahi karpet baru hingga 80 cm cukup untuk membuat
ikan gabus merasa nyaman di ruang tamu.

Salah satu warga Kampung Bale Atu mengaku setiap kali hujan deras, ia tidak lagi mengecek prakiraan cuaca dari BMKG, tapi langsung mengecek ketinggian air di belakang rumah.

“BMKG bisa meleset, tapi selokan yang mampet tidak pernah bohong,” katanya sambil tertawa pahit.

Situasi makin lucu kalau tidak mau disebut tragis ketika diketahui bahwa anggaran penanggulangan bencana di Aceh Tengah tahun 2024 mencapai Rp 5,6 miliar, tapi warga masih harus gotong royong menggali saluran air pakai sekop sendiri.

Mungkin dana itu masih mengendap seperti air hujan di depan kantor camat.

Masalah klasik pun terulang: drainase tersumbat, sedimentasi meningkat, dan saluran air tidak terkoneksi satu sama lain mirip hubungan pejabat dengan rakyat: dekat saat butuh, hilang saat dibutuhkan.

Sementara itu, jalan nasional yang melintasi kota Takengon berubah fungsi sejenak menjadi arena lomba perahu karet dadakan.

Anak-anak senang, influencer lokal ramai-ramai membuat konten “Takengon Aquatic Edition,” dan warganet bertanya-tanya: apakah ini bentuk baru dari wisata air terjun horizontal?

Tentu saja, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan langit. Hujan itu karunia. Tapi kalau karunia ini selalu berubah jadi musibah, mungkin sudah waktunya kita bercermin, bukan hanya mengeluh sambil menggulung celana.

Sayangnya, banjir ini seperti sinetron yang tayang tiap musim: ceritanya sama, aktornya itu-itu juga, ending-nya bisa ditebak, tapi
penontonnya tetap harus sabar.

Masalahnya bukan pada air yang datang, tapi pada niat yang seringkali tidak ikut turun bersama hujan.

Padahal kalau pemerintah benar-benar ingin, solusinya sudah ada. Kota dataran tinggi lain seperti Bandung juga pernah dilanda banjir, tapi sekarang mulai menata drainase dan penertiban pembangunan.

Kalau Takengon mau belajar, bukan tidak mungkin kita bisa membalikkan keadaan: dari kota yang basah air hujan, menjadi kota yang basah pujian.

Namun, selama penyusunan RPJMD lebih sibuk membahas taman selfie daripada sistem pengelolaan air, kita akan terus begini: banjir, berbenah sebentar, lalu lupa.

Akhirnya, kita harus akui, Takengon bukan tenggelam karena letaknya, tapi karena lalainya.

Kalau pemerintah bisa tepat waktu seperti hujan, mungkin genangan air hanya tinggal kenangan.

Tapi selagi tanggap darurat masih lebih cepat daripada tanggap rencana, maka kita hanya bisa berharap: semoga air cepat surut, dan akal sehat cepat muncul.

Kami tak butuh karpet merah saat bencana, cukup saluran air yang lancar dan perencanaan yang masuk akal.

Sebab kami bisa terima hujan deras, asal jangan pemikiran dangkal.

Dan terakhir, kami warga Takengon menyampaikan usul sederhana: kalau drainase tak dibenahi juga, bolehlah sekalian diresmikan sebagai “kolam kota multiguna.”

Bisa untuk memancing saat pagi, berenang sore hari, dan tempat kontemplasi pejabat setiap kali ditagih janji.

Karena sejujurnya, kami tak takut hujan, kami hanya lelah menampung kecewa.

*) Penulis adalah mahasiswa di Aceh Tengah, email: rizkirahayuf@gmail.com

KUPI SENYE adalah rubrik opini pembaca TribunGayo.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.