Bencana, Tata Kelola dan Ujian Kepercayaan

Oleh: Muhammad Dahlan *)

Banjir dan tanah longsor tidak hanya meruntuhkan rumah, jalan, jembatan infrastruktur dasar, tetapi juga mengguncang kehidupan para penyintas.

Dalam hitungan jam berubah menjadi puing, kebun tertimbun tanah longsor dan masa depan keluarga para penyintas diliputi ketidakpastian.

Situasi ini menuntut penanganan pemulihan pascabencana yang intensif, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, hunian dan aksesibilitas warga yang terdampak.

Ini bukan sekadar ujian bagi para penyintas, melainkan cermin tanggung jawab negara, dan kepedulian seluruh Stakeholder yang kini Empat bulan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban melindungi warganya, memastikan hak-hak korban terpenuhi, menyalurkan bantuan secara adil, dan memimpin langsung proses rehabilitasi serta rekonstruksi secara berkelanjutan. 

Semua itu, bermuara pada satu tujuan, memastikan korban memperoleh haknya secara layak, bermartabat tanpa diskriminasi pihak manapun.

Bencana itu, telah memasuki Empat bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kini, dampaknya masih terasa di Tanoh Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Permukiman hancur, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, ratusan warga mengungsi demi keselamatan. 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat sipil, relawan, dan organisasi kemanusiaan bergerak cepat, mengevakuasi korban, membuka akses terputus serta menyalurkan bantuan bagi Penyintas bencana di tenda pengungsian.

Namun demikian, bencana bukan hanya soal tanggap darurat.

Ia adalah ujian kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola krisis secara adil, transparan, dan tepat sasaran. 

Pada fase awal, respons tergolong cepat dan terkoordinasi. Negara hadir.

Tapi, memasuki fase pemulihan beberapa persoalan klasik muncul ke publik, data di lapangan bagi penerima manfaat bantuan belum akurat.