Bencana, Tata Kelola dan Ujian Kepercayaan

Oleh: Muhammad Dahlan *)

Banjir dan tanah longsor tidak hanya meruntuhkan rumah, jalan, jembatan infrastruktur dasar, tetapi juga mengguncang kehidupan para penyintas.

Dalam hitungan jam berubah menjadi puing, kebun tertimbun tanah longsor dan masa depan keluarga para penyintas diliputi ketidakpastian.

Situasi ini menuntut penanganan pemulihan pascabencana yang intensif, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, hunian dan aksesibilitas warga yang terdampak.

Ini bukan sekadar ujian bagi para penyintas, melainkan cermin tanggung jawab negara, dan kepedulian seluruh Stakeholder yang kini Empat bulan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban melindungi warganya, memastikan hak-hak korban terpenuhi, menyalurkan bantuan secara adil, dan memimpin langsung proses rehabilitasi serta rekonstruksi secara berkelanjutan. 

Semua itu, bermuara pada satu tujuan, memastikan korban memperoleh haknya secara layak, bermartabat tanpa diskriminasi pihak manapun.

Bencana itu, telah memasuki Empat bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kini, dampaknya masih terasa di Tanoh Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Permukiman hancur, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, ratusan warga mengungsi demi keselamatan. 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat sipil, relawan, dan organisasi kemanusiaan bergerak cepat, mengevakuasi korban, membuka akses terputus serta menyalurkan bantuan bagi Penyintas bencana di tenda pengungsian.

Namun demikian, bencana bukan hanya soal tanggap darurat.

Ia adalah ujian kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola krisis secara adil, transparan, dan tepat sasaran. 

Pada fase awal, respons tergolong cepat dan terkoordinasi. Negara hadir.

Tapi, memasuki fase pemulihan beberapa persoalan klasik muncul ke publik, data di lapangan bagi penerima manfaat bantuan belum akurat.

Distribusi jatah hidup (jadup), bantuan sosial (bansos), dan hunian sementara (huntara) dinilai belum merata serta transisi menuju hunian tetap (huntap) belum jelas.

Di titik ini, kepercayaan publik diuji kembali.

Pernyataan ini kami sampaikan sebuah seruan yang jernih sekaligus tegas, agar segera dilakukan koreksi secara konstruktif dan berkeadilan. 

Mengingat, empat bulan pascabencana telah dilewati oleh seluruh para penyintas banjir melanda tanoh Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Sebab, bagi para penyintas, yang mereka butuhkan bukanlah polemik mengaburkan arah, melainkan kepastian, keadilan yang ditegakkan, dan keberpihakan nyata hadir tanpa jeda.

Sementara itu, relawan bergerak tanpa pamrih, bantuan mengalir dari berbagai penjuru arah, dan solidaritas masyarakat menjadi penopang utama yang menjaga harapan tetap hidup bagi penyintas.

Di sisi lain, pemerintah daerah tak cukup hanya bergerak cepat.

Penanganan di lapangan harus memiliki data primer, data sekunder, reliabilitas data, representasi data,  analisis kritis, tepat sasaran, transparan, dan terukur. 

Validasi data bagi penerima manfaat harus segera dibenahi, distribusi bantuan harus adil dan merata, dan peta jalan dari huntara menuju huntap harus jelas. 

Tanpa itu, bantuan pemulihan pascabencana kedepan berisiko melahirkan masalah baru di kemudian hari.

 “Bencana menguji, tata kelola dipertaruhkan.”

Pada fase pemulihan pascabencana akurasi negara dipersoalkan. Ini bukan sekadar soal cepat tanggap, tetapi soal ketepatan sasaran bagi para penyintas. 

Sejak awal, pentingnya roadmap telah kami diingatkan, transisi dari huntara menuju ke huntap tidak boleh berjalan tanpa arah.

Roadmap harus berbasis data akurat, agar para penyintas kedepan tidak terjebak dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Penanganan bencana bukan hanya sekadar kerja cepat, ia menuntut ketelitian, keabsahan, dan disiplin pada Kepatuhan regulasi (regulatory compliance).

Namun satu hal tidak boleh ditawar, memastikan hak para penyintas terpenuhi secara layak, tepat sasaran, dan tanpa problematika di lapangan.

Dari daratan tinggi tanoh Gayo kita belajar, harapan pemulihan tetap ada ketika Pemerintah Daerah (Pemda) dan seluruh SKPD bekerja Solid dan para penyintas menjaga solidaritas.

Tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada fase darurat.

Ia harus memastikan memasuki rehabilitasi dan rekonstruksi harus disiapkan secara tahapan prosedural berbasis analisis statistik, terstruktur, dan berkelanjutan, agar korban bisa kembali menjalani kehidupan normal pascabencana.

Disinilah ukuran keberhasilan penanganan bencana sesungguhnya ditentukan.

Dari jantung dataran tinggi tanoh Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah, pesan ini layak kami diulangi,“Bencana menguji, tata kelola dipertaruhkan.”

Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Menyusun Data Korban Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah menyusun data korban bencana secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) guna mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan tepat sasaran.

Imbauan ini disampaikan seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Jumat (27/3/2026).

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa verifikasi data tersebut bukan pekerjaan ringan, terutama dalam situasi pascabencana.

Namun, kecepatan dan ketepatan data menjadi kunci agar bantuan pemerintah pusat segera dirasakan masyarakat.

Ia juga mendorong daerah lain mencontoh langkah cepat tersebut, seraya menegaskan bahwa dukungan ini memacu pemerintah daerah untuk bergerak lebih sigap dalam memverifikasi data bagi penerima manfaat.

*) Penulis adalah Kepala Perwakilan YARA Tanoh Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah.

KUPI SENYE adalah rubrik opini pembaca TribunGayo.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca juga: Aceh Tengah tidak Dapat Dana Tambahan DAU Penanggulang Bencana, Hanya Otsus Rp 1,1 Miliar

Baca juga: Angin Kencang Terjang Huntara Korban Bencana di Ketipis Bener Meriah, 5 Bangunan Rusak