Tes CAT PPS 2024

50 Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawabannya

Tayang: Rabu, 4 Januari 2023 14:14 WIB

Penulis: Cut Eva Magfirah | Editor: Bagus Setiawan

Munas IV PERADI: Pemilihan Ketua Umum PERADI Secara Langsung

TRIBUNGAYO.COM - Menjelang pemililu 2024 mendatang KPU membuka peluang bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat menjadi anggota PPS melalui tes CAT PPS Pemilu 2024.

Contoh soal tes CAT PPS Pemilu 2024

Tes CAT PPS Pemilu 2024 Mulai 6-11 Januari, Ada Kunci Jawaban, Contoh Soal tentang Tugas & Wewenang

Kumpulan Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban, Part 1 Hingga 4

50 Bocoran Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, Pengetahuan Dasar, Kebangsaan dan Kepemiluan

30 Latihan Soal CAT PPS Pemilu 2024 Disertai Kunci Jawaban

Dilengkapi Kunci Jawaban, Berikut 130 Kisi-kisi Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024

TERBARU 50 Latihan Soal CAT PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

Pemilihan anggota PPS tersebut dilakukan melalui serangkaian seleksi yaitu seleksi berkas, tulis dan wawancara dalam seleksi tes CAT PPS Pemilu 2024.

LENGKAP 120 Kisi-kisi Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban

Berikut 50 prediksi soal pengetahuan kepemiluan tes CAT (Computer Assisted Test) Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

Tes CAT PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawabannya

75 Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024, Dilengkapi Kunci Jawaban

40 Soal Tryout Tes PPS Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban, Salah Satunya Wawasan Kebangsaan

1. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia yaitu…

A KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
B KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
C KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
D KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
E KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

CEK DISINI 75 Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024, Dilengkapi Kunci Jawaban

Baca juga: Jelang CAT PPS Pemilu 2024, Berikut Materi Soal dan Jawaban Demokrasi Sistem Pemilu dan Kepartaian

Jawaban: B

2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah ….

A Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D Menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban: D

3. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama ….. setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.

A 2 bulan
B 3 bulan
C 4 bulan
D 5 bulan
E 6 bulan

Jawaban: C

4. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan ….. kursi.

A 3
B 4
C 5
D 6
E 7

Jawaban: B

5. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit ….. kursi dan paling banyak ….. kursi.

A 20 dan 55
B 20 dan 60
C 20 dan 70
D 20 dan 90
E 20 dan 100

Jawaban: A

6. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit ….. kursi dan paling banyak ….. kursi.

A 35 dan 50
B 35 dan 60
C 35 dan 70
D 35 dan 90
E 35 dan 120

Jawaban: E

7. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi.

A 3 dan 10
B 3 dan 11
C 3 dan 12
D 4 dan 10
E 4 dan 11

Jawaban: C

8. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi.

A 4 dan 10
B 4 dan 11
C 3 dan 12
D 5 dan 10
E 5 dan 11

Jawaban: C

9. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi.

A 3 dan 10
B 3 dan 11
C 3 dan 12
D 4 dan 10
E 4 dan 11

Jawaban: A

10. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan patai politik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat ….. sebelum hai pemungutan suara.

A 14 bulan
B 15 bulan
C 16 bulan
D 17 bulan
E 18 bulan

Jawaban: A

11. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilu anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya ….. pemilih.

A 3000 orang
B 4000 orang
C 5000 orang
D 6000 orang
E 7000 orang

Jawaban: C

12. Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD ditetapkan KPU paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara

A 18 bulan
B 21 bulan
C 22 bulan
D 23 bulan
E 24 bulan

Jawaban: A

13. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut …..

A WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih
B Terdaftar sebagai pemilih
C Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau pendidikan lainnya yang sederajat
D Mendapat dukungan minimal dai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan
E Semua jawaban benar

Jawaban: E

14. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali …..

A Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik
B Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
C Memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
D Memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
E Menyatakan sekurang-kurangnya 30 persen jumlah keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat provinsi

Jawaban: E

15. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah …..

A 30 persen di tingkat pusat
B 30 persen di tingkat daerah
C 30 persen di tingkat pusat dan daerah
D 30 persen di tingkat pusat dan 20 persen di tingkat daerah
E Semua jawaban salah

Jawaban: A

16. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara.

A 20 bulan
B 21 bulan
C 22 bulan
D 23 bulan
E 24 bulan

Jawaban: A

17. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkatan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh …..

A Bawaslu Provinsi
B Panwaslu Kabupaten/Kota
C Bawaslu
D Panwaslu Provinsi
E Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban: B

18. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem …..

A Proporsional terbuka
B Semi proporsional
C Proporsional tertutup
D Distrik
E Distrik berwakil banyak

Jawaban: E

19. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem …..

A Proporsional terbuka
B Semi proporsional
C Distrik
D Distrik berwakil banyak
E Campuran

Jawaban: A

20. Pernyataan mengenai peserta Pemilu Legislatif berikut ini adalah benar, kecuali…..

A Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
B Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen
C Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu
D Peseta Pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan
E Jawaban a dan c benar

Jawaban: B

21. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pantarlih) dibentuk oleh …..

A KPU Kabupaten/Kota
B PPK
C PPS
D Panwaslu
E BAWASLU

Jawaban: C

22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS dibentuk oleh …..

A KPU Kabupaten/Kota
B PPK
C PPS
D Panwaslu
E BAWASLU

Jawaban: C

23. Panitia Pemungutan Suara PPS dibentuk oleh ….. untuk melaksanakan pemilu di tingkat desa/kelurahan.

A KPU Kabupaten/Kota
B PPK
C PANWASLU
D BAWASLU
E Bupati/Walikota

Jawaban: A

24. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dibentuk oleh ….. untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan.

A KPU Kabupaten/Kota
B KPU Provinsi
C PANWASLU
D BAWASLU
E Bupati/Walikota

Jawaban: A

25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang …..

A Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
B Pemilu Presiden
C Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
D Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu
E Pembentukan PPK dan PPS

Jawaban: C

26. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah ....

A 10 Orang
B 11 Orang
C 12 Orang
D 13 Orang
E 15 Orang

Jawaban: B

27. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh ...

A DKPP
B Menteri Dalam Negeri
C Presiden
D Bawaslu
E Jawaban a dan d benar

Jawaban: C

28. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus berpendidikan paling rendah …..

A SLTA atau yang sederajat
B S1
C S2
D S3
E Semua jawaban benar

Jawaban: A

29. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan …..

A DPR
B Pemerintah
C DKPP
D Bawaslu
E Jawaban a dan b benar

Jawaban: E

30. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada …..

A Rapat pleno
B Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
C Presiden
D Menteri Dalam Negeri
E Stakeholder

Jawaban: A

31. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu …..

A Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
B Tidak menjadi anggota partai politik
C Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS, dan PPSLN
D Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
E Semua jawaban benar

Jawaban: E

32. Anggota KPPSLN paling sedikit ….. orang dan paling banyak ….. orang

A 3 dan 5
B 3 dan 6
C 3 dan 7
D 4 dan 7
E 5 dan 7

Jawaban: C

33. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan merupakan tugas dari …..

A KPPS
B PPK
C KPU Kabupaten/Kota
D Panwaslu Kecamatan
E Semua jawaban benar

Jawaban: A

34. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap merupakan kewenangan dari …..
A PPS
B PPK
C KPU Kabupaten/Kota
D PPK bersama PPS
E KPPS

Jawaban: A

35. PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama …..
A Kepala Desa/Kelurahan
B Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan
C PPK dan Kepala Desa/Kelurahan
D PPK
E a dan b benar

Jawaban: E

36. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh …..

A KPPS
B PPS
C PPK
D KPU Kabupaten/Kota
E KPU Provinsi

Jawaban: B

37. Pengawas pemilu lapangan dibentuk oleh ….

A Bawaslu
B Panwaslu Provinsi
C Bawaslu Provinsi
D Panwaslu Kecamatan
E Panwaslu Kabupaten/Kota

Jawaban: D

38. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah …..

A Bawaslu
B Bawaslu Provinsi
C Panwaslu Provinsi
D Panwaslu Kabupaten/Kota
E Jawaban b dan c benar

Jawaban: B

39. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh …..

A KPU RI
B Bawaslu
C DKPP
D Mahkamah Konstitusi
E Mahkamah Agung

Jawaban: C

40. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

A KPU
B DKPP
C Menteri Dalam Negeri
D Menkopolhukam
E Sekretaris Jenderal Bawaslu

Jawaban: E

41. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?

A KPU setingkat di atasnya.
B DKPP
C Bawaslu Propinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
D Gubernur atau Bupati/Walikota
E Pimpinan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Jawaban: A

42. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?

A Bawaslu
B DKPP
C Menteri Dalam Negeri
D Menkopolhukam
E Sekretaris Jenderal KPU

Jawaban: E

43. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?

A KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu.
B KPU, Bawaslu dan Partai Politik.
C KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik.
D KPU dan bawaslu
E KPU, Bawaslu dan Tim Kampanye

Jawaban: D

44. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.

A menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
B melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
C menetapkan putusan.
D menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
E Jawaban a, b, c dan d semua benar.

Jawaban: E

45. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?

A Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
C Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu.
E Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jawaban: E

46. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?

A Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
B Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
C Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
D Hanya 1 (satu) orang.
E 3 (tiga) orang

Jawaban: C

47. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan ….

A Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
B Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
E Mengubah hasil penghitungan suara

Jawaban: E

48. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, kecuali ….

A Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
B Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
C Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
D Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
E Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana.

Jawaban: E

49. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….

A Pemanen
B Ad hoc
C tetap
D tahunan
E Ad interim

Jawaban: B

50. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut, kecuali ….

A Nama dan alamat pelapor
B Pihak terlapor
C Waktu dan tempat kejadian perkara
D Uraian kejadian
E Saksi-saksi kunci

Jawaban: E

Disclamer: soal-soal diatas hanyalah prediksi yang dapat menjadi acuan dan bahan belajar Anda untuk menambah pengetahuan mengenai kepemiluan. (TribunGayo.com/Cut Eva Magfirah)