Berita Nasional

Nasir Djamil: Larangan Pejabat Buka Puasa Bersama Bertentangan dengan Revolusi Mental

Anggota Komisi Hukum DPR RI, M Nasir Djamil meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama

|
Editor: Rizwan
Foto Dok Pribadi
Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil 

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi Hukum DPR RI, M Nasir Djamil meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.

Larangan ini menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19.

Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini.

Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir dalam pers rilis kepada TribunGayo.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Adakan Buka Puasa Bersama Selama Ramadhan, Ini Alasannya

Dikatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.

Bahkan pesta anak Presiden Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama.

Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau”, ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.

Karena itu, sambung Nasir, Presiden Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut.

Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau”, pungkas Nasir.

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Pejabat & ASN Adakan Buka Puasa Bersama Dapat Sanksi, Pramono: Masyarakat Bebas

Pernyataan Presiden

Sebelumnya Pemerintah menyatakan  penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved