Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro: Terima Kasih Bener Meriah yang Bekerja Keras Realisasikan APBD

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

TRIBUNGAYO.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan terima kasih kepada Bener Meriah dan daerah-daerah lainnya yang sudah bekerja keras merealisasikan APBD.

“Ini harus kita perhatikan bersama, karena itu saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bekerja keras merealisasikan APBD, Jabar, Jogja, Banten, Jateng. Begitu pula kabupaten/kota, Kabupaten Pati, Kulon Progo, Bengkulu Tengah, Bener Meriah.

Kota-kota juga Kota Bitung, Sukabumi, Prabumulih, Metro, Bandar Lampung, Salatiga, dan seterusnya,” tandas Suhajar  pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/7/2023). 

Ia menegaskan, APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, APBD harus tersalurkan secara tepat waktu, baik untuk program yang telah direncanakan maupun untuk masyarakat secara langsung.

Hal itu termasuk pemberian bantuan sosial (bansos) dan berbagai dana insentif lainnya. 

Suhajar mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar  mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: BREAKING NEWS: Ditetapkan Tersangka, Jaksa Tahan Kadis Dikbud Aceh Tengah Kasus APE TK/PAUD

Baca juga: Sikap Suporter Indonesia Tuai Kritik dari Penggemar Voli Thailand di Final SEA V League 2023

Berdasarkan data yang ada, ia menyoroti seputar capaian realisasi anggaran.

Salah satunya terkait realisasi pendapatan seluruh Indonesia tingkat kabupaten/kota yang baru mencapai 43,21 persen per 21 Juli 2023. 

“Harusnya di bulan Mei sudah 50 persen dan bulan Juni akhir harusnya minimal sudah 58 persen, berarti Juli harusnya di atas 60 persen, jadi ada kekurangan,” katanya.

Suhajar meminta kepala daerah, sekretaris daerah (sekda) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tim intensifikasi pendapatan daerah untuk memantau realisasi pendapatan.

Apalagi berdasarkan data yang dihimpun pihak Kemendagri, masih banyak daerah yang mengalami defisit APBD.

Ia khawatir rendahnya realisasi tersebut justru disebabkan oleh target yang ditetapkan terlampau tinggi. 

“Sudah melampaui pertengahan Juli tapi realisasi baru 43 persen, apakah ini suatu gejala biasa atau memang target kita yang terlalu tinggi,” ujarnya. 

Baca juga: Koperasi Nahma Gayo Raya Beranggotakan 344 Orang, Tersebar di 14 Provinsi

Baca juga: News Manajer Serambi Bukhari M Ali Pimpin Koperasi Karyawan Saree Makmu, Ini Pesan H Sjamsul Kahar

Ia juga mengingatkan agar Pemda mewaspadai betul sisi penerimaan pendapatan. Jangan sampai di akhir tahun daerah terbebani oleh program atau proyek yang sudah berjalan tetapi uangnya tidak ada.