Berita Nasional

Gaji ASN Naik Tahun Depan: Harus Diperhatikan Inflasi dan Pelebaran Defisit Anggaran

Informasi mengenai kenaikan gaji ASN tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada beberapa waktu lalu.

|
Penulis: Intan Mutia | Editor: Cut Eva
kolase Tribungayo.com
Gaji ASN Naik Tahun Depan: Harus Diperhatikan Inflasi dan Pelebaran Defisit Anggaran 

"Total belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 442 triliun, besar sekali dan cenderung membuat APBN hanya habis untuk belanja birokrasi, “ujarnya.

Nah, jika kita berpacu dengan melihat pada angka fantastis tersebut, maka wacana dari kenaikan gaji ASN dinilai masih cukup bertentangan dengan efisiensi birokrasi dan berpotensi akan menjadi imbas dari penurunan daya saing ekonomi.

Selain itu, tingkat belanja negara yang tinggi juga pastinya akan berpengaruh besar terhadap defisit anggaran.

Rencana Kenaikan Gaji ASN Berbau Politik?

Beredarnya informasi mengenai kenaikan gaji ASN ditengah dekatnya waktu pemilu menjadi perbincangan yang begitu hangat.

Beberapa elemen masyarakat menganggap, bahwa kenaikan gaji ASN ini jelas berbau politik.

Dilansir Tribungayo.com dari pemberitaan Kompas.com yang ditayangkan pada 3 Juni 2023 lalu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Chelios) Bhima Yudhistira menilai, besaran gaji ASN saat ini masih mencukupi, mengingat masih terdapat sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

Baca juga: Yakin Mau Daftar CPNS 2023? Segini Gaji PNS Terbaru, Cek Juga Tata Cara Daftarnya

Dia pun mempertanyakan urgensi dari wacana kenaikkan gaji ASN.

 "Ini jelas kental pertimbangan politisnya dibanding urgensi. Jangan karena dekat Pemilu, banyak belanja indikatornya tidak jelas," tuturnya dilansir dari Kompas.com.

Selain itu, Bhima mengatakan, rencana dari kenaikkan gaji ASN menjadi bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan berpotensi berimbas ke penurunan daya saing ekonomi.

Karena, tingkat belanja negara yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran defisit anggaran.

"Bahkan pemerintah terpaksa menambah utang baru lantaran penerimaan pajak tidak sanggup menutup kekurangan belanja pegawai," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, unsur politik dalam pengambilan kebijakan jelang Pemilu menjadi suatu hal yang biasa.

Menurut dia, hal ini telah terjadi sejak lama dan dilakukan di berbagai negara.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gaji PNS Diwacanakan Naik : Ada Apa?

"Semua kalau mau mendekati Pemilu, Pilkada pasti semuanya bau politik, biasa itu, puluhan tahun seperti itu," katanya.

Sumber: TribunGayo
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved