Bardan Sahidi: Bantuan Hukum Gratis untuk Lindungi Hak Warga

Langkah kedua adalah Hotline konsultasi hukum, yang akan menjadi pusat informasi dan konsultasi hukum bagi warga.

Hotline ini akan dikelola oleh para ahli hukum dan paralegal yang dilatih untuk memberikan layanan yang cepat dan efektif.

Warga dapat mengajukan konsultasi hukum atau melaporkan masalah yang mereka hadapi tanpa biaya. 

Bardan juga berencana untuk memperkuat literasi hukum masyarakat melalui program edukasi.

Sosialisasi tentang hak-hak hukum akan dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan masyarakat, sekolah, maupun media lokal.

“Masyarakat harus memahami hak mereka agar tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan atau penipuan,” kata Bardan. 

Selain itu, anggaran khusus akan dialokasikan melalui APBD untuk mendukung program ini.

Menurut Bardan, keberlanjutan bantuan hukum gratis membutuhkan dukungan finansial yang memadai.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan keadilan sosial. 

Harapan Bardan dan Karimansyah dengan adanya program ini adalah terwujudnya masyarakat Aceh Tengah yang lebih sadar hukum dan terlindungi hak-haknya.

“Keadilan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membayar.

Dengan bantuan hukum gratis, kita memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam memperjuangkan hak mereka,” tegas Karimansyah. 

Dengan komitmen dan langkah konkret yang telah dirancang, Bardan optimis program bantuan hukum gratis akan menjadi salah satu inovasi penting pemerintah daerah.

“Ini adalah wujud kehadiran pemerintah untuk rakyat, memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan,” tutup Bardan. (***Romadani***)

Baca juga: Bardan dan Karimansyah Prioritaskan Insentif Guru Ngaji, Bukan Sekedar Kampanye Pilkada Aceh Tengah

Baca juga: Bardan Sahidi: Atlet Berprestasi Mendapat Jaminan Hari Tua

Baca juga: Jejak Bardan Sahidi di Pramuka dari Cibubur hingga South Korea