Gaji PPPK Paruh Waktu Bergantung dengan Anggaran Pemda? Ini Isi Peraturan Resminya

Aturan ini bertujuan memastikan tenaga PPPK paruh waktu mendapatkan penghasilan yang layak dan setara dengan standar minimum wilayah tempat mereka bertugas.

Penggajian PPPK paruh waktu memang bergantung pada anggaran Pemda, terutama jika mereka bekerja di instansi pemerintah daerah. 

Hal ini diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ yang menginstruksikan Pemda untuk:

1. Mengalokasikan anggaran gaji PPPK paruh waktu sesuai standar minimum.

2. Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa ada penundaan.

Kebijakan ini hadir untuk mengatasi berbagai masalah yang sebelumnya dihadapi tenaga honorer, seperti gaji rendah dan pembayaran terlambat akibat keterbatasan anggaran daerah. 

Dengan regulasi ini, pemerintah daerah diwajibkan menyusun anggaran secara transparan dan memastikan tidak ada pelanggaran hak pegawai.

Baca juga: Selain Gaji, PPPK Paruh Waktu Dapat Apa Saja? Ini Penjelasan Kemenpan RB

Kriteria Pegawai PPPK Paruh Waktu

Pegawai non-ASN yang dapat masuk ke dalam skema PPPK Paruh Waktu adalah:

1. Mereka yang terdaftar di pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.

2. Peserta yang telah melalui seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kuota.

Adapun jabatan yang akan diisi oleh PPPK Paruh Waktu mencakup:

• Guru dan Tenaga Kependidikan
• Tenaga Kesehatan
• Tenaga Teknis
• Pengelola Umum Operasional
• Operator Layanan Operasional
• Pengelola dan Penata Layanan Operasional

Untuk itu, tenaga non-ASN yang telah terdata untuk tetap tenang dan fokus menjalani setiap tahapan seleksi sesuai ketentuan. 

Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan telah diarahkan untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.

Ketentuan lengkap mengenai pengadaan, perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu telah diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan keadilan dan kepastian bagi tenaga non-ASN.