Soal Masih Ada Siswa tidak Mampu Membaca, Komisi D DPRK Aceh Tenggara Soroti Dana BOS

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Tgk Marwan Husni menyoroti anggaran pendidikan yang cukup besar dikucurkan setiap tahunnya di sekolah-sekolah.
• Namun, masih juga banyak anak didik yang tak lancar membaca.
• Kondisi ini tentunya mencoreng dunia pendidikan dan kualitas pendidikan di Tanah Alas Metuah ini.

Laporan Wartawan Tribun Gayo Asnawi Luwi|Aceh Tenggara

Tribungayo.com, KUTACANE - Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Tgk Marwan Husni menyoroti anggaran pendidikan yang cukup besar dikucurkan setiap tahunnya di sekolah-sekolah.

Sekolah penerima dana adalah dari tingkat SD dan SMP di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tenggara.

Anggaran cukup besar setiap tahunnya itu dialokasikan dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana sertifikasi atau tunjangan penghasilan guru (TPG).

Namun, masih juga banyak anak didik yang tak lancar membaca.

Kondisi ini tentunya mencoreng dunia pendidikan dan kualitas pendidikan di Tanah Alas Metuah ini.

Anggaran BOS tingkat SMP mencapai Rp 1.160.000 per siswa per tahun dan tingkat SD Rp 940.000/tahun per siswa.

"Membaca saja tak tuntas diajarkan, bagaimana dengan menuntaskan yang lainnya seperti matematika dan pelajaran lainnya, bagaimana mau meningkat kualitas pendidikan di sekolah dan SDM peserta didik," ujar kata Tgk Marwan Husni kepada Tribungayo.com, Rabu.

Dikatakan, ini terjadi karena kelalaian dan kurang fokusnya tenaga pendidik dan juga orang tua kurang memperhatikan anaknya di rumah serta kurangnya pengawasan dari pihak Disdikbud Agara.

Menurut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Tenggara ini, temuan dari Psikolog Klinis Anak Nasri Zulhaidi merupakan langkah awal kita bersama untuk menelusuri dan menurunkan Tim Pansus DPRK Aceh Tenggara.

"Tentunya untuk menelusuri informasi tersebut dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pemkab serta kita juga menelusuri penggunaan anggaran BOS selama ini di sekolah-sekolah apakah sesuai prosedur atau tidak sama sekali," ujarnya.

Seharusnya, kata Marwan, anggaran dana BOS itu juga harus menjadi prioritas untuk digunakan bagi anak didik yang tak mampu membaca lancar dan hal lainnya untuk membantu penunjang pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik sehingga mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi.

Misalnya yang tak mampu membaca diberikan kegiatan tambahan seperti ekstrakulikuler atau les tambahan di sekolah agar tuntas memberantas buka aksara di sekolah-sekolah, minimal tingkat SD anak-anak didik sudah pada lancar membaca.

"Tak bisa membaca lancar ini kan memalukan, artinya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik kita diragukannya dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah,"katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tenggara yang baru dilantik adalah Ruslan Husni mengatakan,  tugas pihak sekolah dasar seharusnya sudah menuntaskan membaca, menulis dan berhitung.