Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Guru Luwu Utara yang Pernah Dipenjara karena Bela Rekan Honorer

Ringkasan Berita:

• Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada Kamis, 13 November 2025, sesaat setelah beliau kembali dari kunjungan kenegaraan ke Australia. 
• Dalam pertimbangannya, Kepala Negara menerima banyak aspirasi masyarakat, tokoh pendidikan, dan organisasi guru yang menilai kasus Rasnal dan Abdul Muis merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perjuangan tenaga pendidik di daerah.
• Rasnal dan Abdul Muis tak kuasa menahan haru saat menerima surat resmi rehabilitasi dari Presiden. 

TRIBUNGAYO.COM - Dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muis, akhirnya bisa bernapas lega setelah Presiden Prabowo Subianto resmi memulihkan nama baik mereka melalui keputusan rehabilitasi presiden.

Keduanya sebelumnya sempat menjalani hukuman penjara dan diberhentikan dari profesinya setelah terseret kasus dugaan korupsi terkait iuran sukarela dari orang tua murid. 

Kasus tersebut mencuat karena mereka membantu seorang guru honorer yang tidak menerima gaji selama 10 bulan, sehingga dianggap melanggar aturan pengelolaan dana pendidikan.

Namun, setelah melalui perjuangan panjang dan dukungan dari masyarakat, Presiden Prabowo akhirnya memberikan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat keduanya. 

Rehabilitasi merupakan salah satu dari empat hak prerogatif presiden, yang berarti negara secara resmi menghapus segala stigma dan memulihkan nama baik penerimanya seperti semula.

Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada Kamis, 13 November 2025, sesaat setelah beliau kembali dari kunjungan kenegaraan ke Australia. 

Dalam pertimbangannya, Kepala Negara menerima banyak aspirasi masyarakat, tokoh pendidikan, dan organisasi guru yang menilai kasus Rasnal dan Abdul Muis merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perjuangan tenaga pendidik di daerah.

Rasnal dan Abdul Muis tak kuasa menahan haru saat menerima surat resmi rehabilitasi dari Presiden. 

“Ini bukan hanya pemulihan nama baik, tapi juga kemenangan atas kebenaran,” ujar Abdul Muis.

Lantas, siapa Rasnal dan Abdul Muis? Inilah sosok dua guru asal Luwu Utara tersebut:

1. Sosok Rasnal

Rasnal adalah mantan Kepala SMAN 1 Luwu Utara yang memiliki dua gelar yaitu Doktorandus (Drs) dan Magister Pendidikan (MPd).

Drs adalah gelar akademik untuk pria lulusan S1 di bidang ilmu sosial, ilmu alam, matematika, dan sejenisnya di Indonesia sebelum tahun 1993. Saat ini sudah tidak ada lagi gelar Drs, melainkan sarjana spesifik seperti S.Sos.

Rupanya, Rasnal yang kini berusia 57 tahun itu telah mengepalai SMAN 1 Luwu Utara sejak Januari 2018.

Sebelum menjadi kepala sekolah, dikutip dari Tribun-Timur.com, Rasnal mengawali kariernya sebagai tenaga honorer pada tahun 2002.

Setahun kemudian, tepatnya pada Desember 2003, Rasnal yang lahir pada 25 Januari 1968 itu diangkat menjadi ASN guru di SMAN 1 Luwu Utara.

Kariernya pun perlahan naik. Puncaknya pada tahun 2016, ia dipercaya memimpin SMAN 18 Luwu Utara.

Dua tahun kemudian, ia kembali ke SMAN 1 Luwu Utara dan menjadi kepala sekolah pada 2018.

Pada 2024, Rasnal yang telah bebas kembali mengajar di SMAN 3 Luwu Utara sebagai guru Bahasa Inggris. 

Dengan demikian, Rasnal sudah 23 tahun menjadi pengajar SMA.

2. Sosok Abdul Muis

Sementara itu, Abdul Muis adalah guru mata pelajaran Sosiologi di SMAN 1 Luwu Utara sekaligus rekan sejawat Rasnal.

Sosiologi adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat, interaksi sosial, dan segala fenomena di dalamnya, termasuk struktur, proses, dan perubahannya. 

Mata pelajaran ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kecakapan sosial agar memiliki kesadaran diri, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, serta peduli terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya.

Ia lahir pada 4 Agustus 1966 sehingga usianya kini telah mencapai 59 tahun. Abdul Muis diangkat sebagai PNS pada Februari 1998.

Kariernya sebagai guru, telah ia lakoni sejak tahun 1998. Tempat pertamanya bertugas adalah SMAN 2 Walenrang, Kabupaten Luwu.

Artinya, Abdul Muis yang merupakan putra asli Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara itu sudah berkarya sebagai guru selama 27 tahun.

Kemudian Abdul Muis yang bergelar berpindah tugas ke SMA Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tahun 2000.

Dua tahun kemudian, Abdul Muis pindah tempat mengajar di SMA Sukamaju. Lalu sejak 2009, ia mengajar di SMAN 1 Luwu Utara.

Dengan demikian, ia telah menjadi pengajar di SMAN 1 Luwu Utara selama 16 tahun.

Selama ini, Abdul Muis dikenal sebagai pendidik yang tekun dan disegani oleh murid maupun rekan sejawat. 

Ia kerap membantu guru honorer di sekolahnya yang kesulitan biaya transportasi untuk mengajar. 

Kasus yang Menjerat Rasnal dan Abdul Muis

Sementara itu, dikutip dari Tribun-Timur.com, permasalahan yang berujung pada pemecatan kedua guru ini terjadi tak lama setelah Rasnal dilantik sebagai Kepala SMAN 1 Luwu Utara.

Sekitar 10 guru honorer datang mengadu karena honor mengajar selama sepuluh bulan pada 2017 belum dibayarkan. 

"Saya kaget sekali. Bagaimana bisa mereka tidak dibayar selama itu? Padahal mereka tetap mengajar," kenangnya, Senin (10/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Sebagai kepala sekolah baru, diberitakan Kompas.com, Rasnal menanyakan ke bendahara dan staf Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). 

Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOSP, hanya guru yang memenuhi empat syarat—terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki NUPTK, SK Gubernur, dan akta mengajar—yang berhak menerima honor dari dana BOSP. 

Dari sepuluh guru itu, hanya satu yang memenuhi kriteria.

"Saya tidak tega melihat mereka tetap mengajar tanpa bayaran. Ini soal kemanusiaan," ujarnya.

Rasnal lantas menggelar rapat dewan guru untuk mencari solusi, kemudian melibatkan komite sekolah dan orangtua siswa pada 19 Februari 2018. 

Rapat itu melahirkan kesepakatan: sumbangan sukarela Rp 20.000 per bulan per siswa, dikelola komite untuk membantu honor guru. 

"Semua orang tua setuju. Tidak ada paksaan, tidak ada yang menolak. Komite sendiri yang mengetuk palu," kata Rasnal. 

Dana komite itu membuat sekolah bergeliat. Guru kembali bersemangat, lingkungan sekolah lebih terawat, dan kegiatan belajar mengajar meningkat. 

"Saya melihat perubahan nyata. Sekolah hidup kembali," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Muis yang dalam kegiatan ini, ditunjuk sebagai bendahara.

"Saat itu saya dipilih sebagai bendahara komite berdasarkan kesepakatan dalam rapat pengurus komite dan orang tua siswa," ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Dalam rapat itu, para orang tua siswa sepakat memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp 20.000 per bulan untuk membantu guru honorer.

"Yang tidak mampu tidak diminta membayar. Bahkan yang punya anak lebih dari satu, cukup bayar satu saja," jelasnya.

Sebagai bendahara, Abdul Muis mengaku tidak menerima insentif, melainkan hanya tunjangan transportasi Rp 125 ribu per bulan.

"Saya menerima tunjangan transportasi Rp 125 ribu per bulan dan sebagai wakasek Rp 200 ribu. Tapi uang itu saya berikan kepada guru honorer yang kadang tidak hadir karena tidak punya uang untuk beli bensin," ujarnya.

Program sumbangan komite itu berjalan sekitar tiga tahun. Namun pada tahun 2020, seorang pemuda mengaku dari LSM mendatangi rumah Muis.

"Dia datang dan langsung membahas soal dana komite, meminta untuk memeriksa pembukuannya. Karena saya enggan memperlihatkan, dia mengancam akan melapor ke polisi," tambahnya.

Pada tahun 2021, keduanya mendapat panggilan dari kepolisian. Mereka dijerat dengan tuduhan melakukan pungutan liar dan pemaksaan pembayaran kepada siswa. 

"Padahal, dana itu hasil kesepakatan rapat. Tidak ada paksaan, tidak ada pemotongan, semuanya terbuka," ujarnya.

Proses hukum pun berjalan panjang bahkan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). 

Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada 15 Desember 2022 menyatakan, keduanya dinyatakan tidak bersalah dan bebas demi hukum.

Menurut majelis hakim, mereka dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, melainkan kesalahan administratif dalam struktur komite sekolah.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke MA dan diterima, sehingga membatalkan putusan bebas dari PN Tipikor Makassar.

Baik Rasnal maupun Abdul Muis tetap diputus bersalah. Keduanya dijatuhi hukuman pidana, masing-masing 1 tahun penjara 2 bulan penjara dan 1 tahun serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, sesuai putusan MA nomor: 4999 K/Pid.Sus/2023 dan Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023.

Abdul Muis akhirnya menjalani hukuman 6 bulan 29 hari di Rutan Masamba, karena sebagian masa tahanannya dihitung sebagai tahanan kota. 

"Total hampir tujuh bulan saya jalani. Setelah keluar, saya bayar dendanya," ujarnya pelan.

Sementara Rasnal menjalani hukuman satu tahun dua bulan, delapan bulan di penjara dan sisanya tahanan kota. 

"Saya tidak punya uang 50 juta untuk membayar denda, jadi saya jalani semuanya," katanya, tersenyum getir.

Mengajar Tak Digaji, Lalu Dipecat

Setelah bebas, keduanya sempat kembali ke sekolah dan menjadi pengajar. Abdul Muis kembali ke SMAN 1 Luwu Utara, sedangkan Rasnal berpindah ke SMAN 3 Luwu Utara.

Sayangnya, selama mengajar, mereka tidak menerima gaji.

"Saya sudah mengajar, sudah bebas, tapi gaji saya tidak dibayar. Saya bertahan hampir setahun tanpa gaji," kata Rasnal. 

Setelah hampir setahun mengajar tanpa digaji, keduanya justru menghadapi kenyataan pahit.

Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Keputusan Gubernur Sulsel mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Berdasarkan SK Gubernur Sulsel, Rasnal dipecat per 21 Agustus 2025, sedangkan Abdul Muis per 4 Oktober 2025. Ironisnya, Abdul Muis dipecat delapan bulan sebelum ia pensiun.

Rasnal menilai keputusan tersebut sangat tidak adil. Ia menegaskan langkah yang diambilnya semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempat ia memimpin.

"Tidak ada niat sedikit pun untuk mencari keuntungan pribadi. Saya hanya ingin agar para guru honorer yang sudah bekerja keras tetap bisa mendapat hak mereka," katanya.

Dengan kerendahan hati, Rasnal berharap Gubernur Sulawesi Selatan dapat meninjau kembali keputusan pemberhentian dirinya.

"Pengabdian saya selama ini seolah tidak berarti apa-apa di mata penguasa," kata dia.

Viral dan Dapat Rehabilitasi

Masalah yang dialami keduanya pun menarik perhatian masyarakat hingga akhirnya didengar Presiden yang kemudian memberikan Rasnal dan Abdul Muis, rehabilitasi, dikutip dari setneg.go.id.

Setelah menerima surat rehabilitasi oleh Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2024), mereka mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas perhatian Kepala Negara terhadap nasib guru di daerah.

"Saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami," ujar Abdul Muis dengan mata berkaca-kaca.

Menurutnya, selama lima tahun ini, ia merasakan diskriminasi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus dihadapinya.

Sementara itu, Rasnal mengaku perjalanan yang ia dan rekannya tempuh untuk mencari keadilan bukanlah hal mudah. Ia menggambarkan perjuangan mereka sebagai perjalanan yang sangat melelahkan.

"Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan," ujar Rasnal.

Rasnal juga mengungkapkan rasa syukur yang mendalam usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan menerima keputusan rehabilitasi. 

Ia menyebut, langkah tersebut sebagai anugerah besar yang memulihkan nama baiknya serta menjadi bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap keadilan bagi para guru.

"Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, Alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden, terima kasih Bapak Presiden," ucapnya penuh syukur.

"Saya bersyukur kepada Allah swt. dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhabilitasi kami punya nama baik," lanjut Rasnal.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, keputusan Presiden merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com