Menjaga Nalar di Tengah Arus Informasi

Oleh: Muhammad Dahlan *)
‎
‎Tulisan “Panik Membeli, Bijak Menyikapi” ‎mengingatkan kita pada satu kenyataan penting di era digital, kepanikan tidak selalu lahir dari kelangkaan barang, tetapi sering kali dari kelangkaan verifikasi.
‎
‎Sebuah pesan singkat berantai yang beredar melalui WhatsApp dapat dengan cepat membentuk persepsi kolektif, bahkan sebelum kebenarannya diuji.
‎
‎Fenomena antrean panjang mengular terjadi berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam beberapa hari terakhir menjadi contoh nyata bagaimana informasi yang tidak terkonfirmasi mampu menggerakkan perilaku sosial dalam skala besar. 
‎
‎Dalam hitungan jam, kekhawatiran berubah menjadi tindakan massal, membeli lebih banyak dari kebutuhan, menyimpan lebih dari yang diperlukan dan pada akhirnya memperpanjang kepanikan itu sendiri.
‎
‎Dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bisa disalahkan.

Pengalaman kelangkaan BBM pascabencana hidrometeorologi yang pernah melanda wilayah Aceh tiga bulan yang lalu meninggalkan ingatan kolektif yang kuat.
‎
‎Ketika sebuah kabar tentang potensi kelangkaan muncul, memori sosial itu segera aktif dan memicu respons spontan.
‎
‎Namun, justru di sinilah pentingnya membangun kedewasaan publik dalam mengelola informasi.

Teknologi telah membuat jarak menjadi tidak berarti.

Melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter) dan WhatsApp, sebuah pesan dapat menjangkau ribuan orang dalam waktu singkat.

Sayangnya, kecepatan penyebaran informasi sering kali tidak diiringi dengan kecepatan berpikir kritis.
‎
‎Hidup di zaman digital (digital lifestyle) artinya mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas harian, mulai dari bekerja secara daring, berbelanja online, hingga bersosialisasi di media sosial. 
‎
‎Ketika menjadi orang pertama yang membagikan informasi sering dianggap lebih penting daripada memastikan kebenarannya.

Budaya share tanpa membaca, menyebarkan tanpa memeriksa, perlahan membentuk kebiasaan sosial yang rentan terhadap manipulasi informasi.
‎
‎Padahal, kekuatan media sosial sejatinya bukan hanya pada kecepatan, tetapi pada potensinya untuk mencerdaskan masyarakat.

Media sosial dapat menjadi ruang belajar, ruang diskusi, bahkan ruang ekonomi baru bagi masyarakat.

Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan media digital untuk memasarkan produknya tanpa biaya besar.

Komunitas pendidikan pun berkembang melalui jaringan daring yang memungkinkan pertukaran gagasan lintas daerah.

Artinya, persoalan utama bukan pada teknologinya, melainkan pada cara kita menggunakannya.
‎
‎Karena itu, literasi digital harus menjadi bagian dari kesadaran bersama.

Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai atau aplikasi, tetapi kemampuan memahami informasi secara kritis.

Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, mencari klarifikasi, dan menunda reaksi sebelum memastikan kebenaran sebuah kabar.
‎
‎Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting.

Informasi resmi harus disampaikan secara cepat, jelas, dan konsisten.

Ketika ruang informasi dibiarkan kosong, rumor akan dengan mudah mengambil alih.
‎
‎Dalam situasi seperti ini, peran institusi distribusi energi seperti PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menjadi sangat krusial untuk memberikan kepastian atau hak jawab kepada publik.
‎
‎Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar pengawasan distribusi di lapangan berjalan efektif.

Ketika masyarakat melihat bahwa pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali, kepanikan akan mereda dengan sendirinya.
‎
‎Lebih dari itu, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran sosial yang berharga.