Diduga Dipunggut tidak Wajar untuk Lapak Pedagang di Arena PON, Begini Penjelasan Pemkab Aceh Tengah

Sedangkan, pungutan pajak lapak di area luar lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.

Sebelumnya, BPKK mengaku telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Aparat Kampung Kayu Kul dan Kampung Simpang Kelaping terkait ketentuan pungutan pajak parkir dan retribusi lapak pedagang selama event PON Pacuan Kuda, termasuk menyurati camat-camat terkait untuk memastikan pemungutan pajak dan retribusi dilakukan dengan benar.

Namun, hingga pelaksanaan PON, belum ada masyarakat pengelola parkir serta dinas terkait yang melakukan Porporasi karcis sewa lapak pedagang di Lapangan HM. Hasan Gayo kepada BPKK Aceh Tengah.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, Zulfan Diara Gayo mengaku selama penyelengaraan PON pihaknya tidak melakukan pungutan apapun selama kegiatan.

“Dispora Aceh Tengah tidak ada mengelola lapak, baik dalam arena maupun diluar arena pacuan kuda, untuk PON kami Dispora Aceh Tengah tidak memungut apapun, PON untuk Rakyat,” kata Zulfan.

Ketika ditanya siapa pihak yang bertanggung jawab mengenai mahalnya pungutan pajak sewa lapak para pedagang Zulfan mengaku pihaknya tidak terlibat dalam hal itu.

“Investigasi ke Lapangan,” pungkasnya dengan singkat.(*)

Baca juga: Atlet Sumut Boyong 2 Medali Emas Arung Jeram PON XXI Aceh-Sumut di Aceh Tenggara

Baca juga: Panggung Aceh Perkusi Meriahkan PON XXI Aceh-Sumut 2024